Harga mati bagi KMP untuk memperoleh seluruh pimpinan MPR plus wakil pemanis dari DPD, karena sudah sangat jelas tujuan utama ialah memakzulkan Jokowi. Tanpa MPR maka sia-sia sudahlah seluruh konsolidasi politik KMP di senayan. Karena satu-satunya cara secara konstitusional ialah melalui sidang istimewa MPR, sebagaiamana dulu (alm) Gusdur dilengserkan.
Akan tetapi kendala utama sekarang ialah Oesman sapta odang ternyata musuh bebuyutan dari Prabowo dan Ical. Maka dari itu KMP bersikeras ingin mengubah tata tertib pemilihan pemimpin MPR, yaitu dengan jalan DPD mengajukan 2 nama untuk dimasukkan kepada masing - masing paket yang diusung KMP dan KIH. Sehingga bisa dipastikan jalannya musyawarah akan semakin panjang dan lama
Jika andaikata pimpinan MPR dikuasai seluruhnya oleh KMP, maka kemungkinan terburuk ialah menahan pelantikan Jokowi. Kemudian ada peluang lain pelantikan yaitu oleh pimpinan DPR, sedangkan sama-sama kita ketahui jika DPR juga dikuasai oleh KMP. Maka seandainya Jokowi tidak dilantik 1 x 24 jam pada tanggal 20 oktober 2014 minimal oleh ketua MA dan salah satu wakil pimpinan MPR / DPR, otomatis akan terjadi kekosongan Presiden dan kepala negara, yang dinamakan krisis kepemimpinan. Sehingga muncullah sebuah peluang baru terjadinya Dekrit oleh SBY , atau MPR akan melakukan sidang darurat atau lain sebagainya dengan memilih PLT Presiden, bahkan bisa diakhiri dengan kudeta militer. Mungkinkah terjadi ?? tentunya dalam dunia politik ialah bicara segalanya mungkin. Apalagi jika bercermin kepada sejarah ?
Dan jika KMP bermain tenang, maka kemungkinan terbesar Jokowi akan dilengserkan ditengah jalan. Misalkan dengan isu BBM yang bisa dipastikan akan terjadi dinamika hangat ditengah masyarakat pada bulan November nanti, atau mungkin dengan isu - isu nasional lainnya yang dimana MPR bisa menggunakan hak - hak yang telah ditentukan oleh konstitusi. Tentunya paling utama ialah memakzulkan Presiden dari kursi pemerintahan!
Seandainya KMP tidak punya agenda tersembunyi, sangat mustahil begitu ngotot seluruh pimpinan MPR wajib dibawah kendali Prabowo. Karena tugas MPR sendiri sebenarnya sangat jarang sekali mengadakan sidang, kecuali yang bersifat seremonial kenegaraan semata. Maka dari itu bisa dipastikan jika KMP sangat kuat dan kental niatan nya ingin menjegal pemerintahan baru nanti
Bahkan Edi Prabowo ( Gerindra ) dalam satu kesempatan wawancara televisi mengatakan, pemilihan pemimpin MPR bisa saja ditunda tanpa batasan waktu. Maka dengan begitu sangat terbanding terbalik saat pemilihan pemimpin DPR, yang begitu ngotot ingin secepatnya ketok palu karena yakin menang! Bisa dikatakan KMP lebih baik memilih menunda sidang, selama belum ada kepastian bahwa kubunya akan sukses kembali. Dengan catatan tanpa satupun perwakilan dari kubu KIH, sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, bahwa satu wakil pimpinan MPR/DPR plus ketua MA bisa menjadi syarat sah , untuk melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih
Saya berkeyakinan rencana KMP akan gagal total di MPR, karena peluang KMP menguasai seluruhnya akan terkendala oleh beberapa faktor diantaranya :
1. Suara DPD bisa dikatakan sangat solid mengajukan calonnya menjadi ketua MPR, walau mungkin saja ada suara berbeda tapi tidak siginifikan.
2. Voting tertutup bisa memunculkan suara - suara anggota KMP untuk menyebrang ke kubu KIH, karena hak politik mereka dilindungi secara rahasia tanpa takut di hukum partai
3. PPP yang lagi galau berat, bahkan bisa hampir dipastikan berlabuh kepada kubu KIH yang lebih pasti akan mengakomodasi keinginan dan harapannya
4. Ditubuh fraksi Golkar akan terjadi perpecahan suara yang cukup besar, karena diyakini banyak loyalis JK dan Surya paloh yang masih setia semasa mereka masih di partai Golkar.
