Mohon tunggu...
Kotaksuara Pilihan

Catatan Pasca Pemilihan Umum 2019

8 Mei 2019   16:08 Diperbarui: 8 Mei 2019   16:29 163 1 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Catatan Pasca Pemilihan Umum 2019
krjogja.com

Pemilu serentak 2019 telah berakhir. Hasil quick count lembaga-lembaga survei yang kredibel telah dipublikasikan di banyak media. Sedangkan KPU masih tetap bekerja menyelesaikan perhitungan suara manual secara berjenjang di masing-masing tingkatan. Namun pemilu 2019 menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang membutuhkan waktu lama untuk menetralisirnya agar tidak menjadi bola salju yang semakin membesar. Pekerjaan rumah tersebut adalah meningkatnya sentimen anti-China di kalangan masyarakat Indonesia.

Isu-isu anti-China yang berkembang selama masa kampanye Pemilu 2019 adalah bagian dari politik identitas yang digunakan untuk kepentingan sesaat kaum elit agar dapat menjatuhkan lawan politik. Munculnya isu-isu tersebut disinyalir meningkatkan sentimen anti-China di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan sejak Pilpres 2014 dan Pilkada Jakarta 2017, isu-isu tentang China selalu menjadi primadona menjelang tahun politik.

Paul Joseph Goebbels yang dikenal sebagai bapak propaganda modern dalam konsepnya Argentum ad Nausem menyatakan bahwa "kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan. Sedangkan kebohongan sempurna, adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja."

Merujuk pada konsep propaganda tersebut, isu-isu anti-China pada dasarnya digunakan oleh sejumlah elit politik sebagai propaganda untuk menjatuhkan lawan dan meraih simpati pendukung. Akan tetapi karena disampaikan secara terus-menerus dan masif sehingga diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebenaran yang palsu.

Bukan Narasi Baru
Sentimen anti-China di kalangan masyarakat Indonesia bukanlah sebuah narasi baru. Jika menengok sejarah Indonesia, sentimen anti-China diduga awalnya muncul pada tahun 1965 dimana China sebagai salah satu negara komunis dianggap berperan dalam gerakan PKI yang menewaskan banyak Jenderal saat itu. Atas dasar tuduhan tersebut hubungan bilateral Indonesia dan China sempat dibekukan pada 1967 oleh Presiden Soeharto. Namun tampaknya karena tuduhan tersebut tidak terbukti dan kebutuhan Indonesia yang mendesak untuk mengekspor migas, Presiden Soeharto menormalisasi kembali hubungan bilateral antara kedua negara pada 1990.

Selain itu aliran ideologi komunis yang dianut oleh China dipahami oleh banyak masyarakat Indonesia sebagai atheis atau tidak percaya terhadap Tuhan. Komunis adalah ideologi ekonomi politik yang menjunjung tinggi konsep sama rata dan sama rasa dalam hal kesejahteraan.
Komunisme dikenal memiliki aliran ekonomi sosialis karena menolak kepemilikan barang pribadi dan beranggapan bahwa semua barang produksi harus menjadi milik bersama yang bertujuan memeratakan ekonomi untuk seluruh rakyat. Komunisme  tidak bisa lepas dengan sosialisme, sebagaimana liberalisme yang lekat dengan kapitalisme.

Pada awalnya komunisme tidak berasosiasi dengan atheis, karena komunisme adalah paham politik yang berprinsip komunal dengan asas sama rasa sama rata. Adapun munculnya hubungan komunisme dengan atheis adalah berawal dari doktrin Karl Mark yang menganggap agama adalah candu dan menolak belenggu dari ajaran gereja waktu itu. Karena relasi agama begitu kuat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan pada masa itu. Tetapi pada dasarnya komunis belum tentu atheis, dan atheis belum tentu komunis.

Sedangkan di Indonesia, stigma atheis pada komunis merupakan hasil propaganda rezim orde baru untuk melenyapkan PKI dan pendukungnya untuk selama-lamanya. Agar mendapatkan dukungan dari kelompok agama, maka rezim orde baru mempropagandakan bahwa komunis adalah atheis, musuh agama, sehingga mereka harus diberantas dari bumi Indonesia.

Memang benar adanya bahwa mayoritas warga China adalah atheis. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa terdapat suku-suku minoritas yang menganut agama. Seperti Suku Hui dan Uighur yang merupakan mayoritas penganut agama Islam di China.

Selain itu, masing-masing suku minoritas dan penganut agama di China memiliki perwakilan di kongres Partai Komunis China (PKC) dan memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya di kongres yang digelar setiap lima tahun sekali. Jadi umat Islam di China juga ada yang menjadi anggota Partai Komunis China (PKC).

Adapun isu-isu tentang TKA China yang berkembang luas di Indonesia saat ini adalah bagian dari propaganda untuk kepentingan pemilu sesaat. Faktanya sesuai data Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dikutip dari Kompas, jumlah TKA di Indonesia hingga akhir 2018 adalah sebanyak 95.335 yang terdiri dari 30.626 tenaga professional, 20.237 tenaga manajer, dan 30.708 tenaga adviser/konsultan/direksi.

Dari total jumlah keseluruhan tersebut, 32.209 orang adalah TKA China. Jadi isu-isu yang mengatakan jumlah TKA China di Indonesia sebesar 3 juta orang hingga 10 juta orang tidaklah benar. Adapun beberapa kasus TKA ilegal di Indonesia menurut Komisiomer Ombudsman Laode Ida berjumlah sekitar 500 kasus dan diantaranya TKA China illegal.  Masuknya TKA illegal di Indonesia menurutnya adalah dikarenakan kebijakan bebas visa Indonesia. Kebijakan bebas visa nampaknya masih perlu dikaji ulang karena sering kali disalahgunakan dan menjadi jalan masuknya TKA illegal di Indonesia.

Menjernihkan Masalah
Pasca berakhirnya pemilu 2019, dirasa perlu adanya upaya-upaya untuk menetralisir isu-isu yang berkembang liar di masyarakat. Sebagaimana isu PKI dan komunis yang meningkatkan sentimen rasialis terhadap China, isu TKA China juga perlu diklarifikasi kebenarannya. Bisa dipahami bahwa sentimen anti-China merupakan kontruksi sosial penguasa rezim orde baru dan kalangan elit politik tertentu guna mencapai suatu kepentingan. Akan tetapi karena terus-menerus dipolitisir dan tidak memberikan ruang untuk klarifikasi sehingga mengakar di kalangan masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebencian rasialis yang menyesatkan.

Budaya literasi masyarakat Indonesia yang lemah ditengarai sebagai penyebab mudahnya masyarakat Indonesia mempercayai propaganda politik. Selain itu minimnya literasi yang berkualitas tentang China juga menjadi akar masalah mengapa hingga kini sentimen anti-China terus berkembang dan tetap berlanjut di kalangan masyarakat Indonesia walau belum terbukti kebenarannya.

Penulis
Hilyatu Millati Rusdiyah

*Mahasiswi Doktoral jurusan Business Administration di School of Economic and Business Administration Chongqing University China & Kepala Pusat Kajian Strategis Belt and Road Initiative PPI Tiongkok.

VIDEO PILIHAN