Mohon tunggu...
Steven Chaniago
Steven Chaniago Mohon Tunggu... Mahasiswa Komunikasi

Bila ingin memuat artikel untuk kebutuhan Fair Use, bisa menghubungi saya melalui Email di: kecengsc@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Ramai Tagar DPR RI Khianati Rakyat di Twitter, Omnibus Law, dan Imbas ke Partai Politik

5 Oktober 2020   13:31 Diperbarui: 5 Oktober 2020   21:41 849 22 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Ramai Tagar DPR RI Khianati Rakyat di Twitter, Omnibus Law, dan Imbas ke Partai Politik
Gerakan Tolak Omnibus Law

Jagat Twitter pada hari ini (5 Oktober 2020) sedang diramaikan oleh isu pengesahan Omnibus Law yang sudah cukup jarang terdengar di telinga kita belakangan ini. Namun, isu terkait Omnibus Law kembali digaungkan beberapa hari belakangan yang santer dikabarkan akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020.

Gaungan Tagar di Twitter
Merespons hal tersebut, sekitar pukul 12:00, tagar #DRPRIKhianatiRakyat berkumandang sebagai Trending Topic nomor 1 di Twitter. Hastag tersebut juga diiringi oleh hastag lain seperti #BatalkanOmnibusLaw dan #MosiTidakPercaya.

Ketiga hastag tersebut dikumandangkan oleh masyarakat jelas dengan tujuan agar Pemerintah serta DPR RI sebagai wakil masyarakat, mendengarkan opini rakyatnya (terutama buruh) yang merasa terbebani dengan adanya implementasi dari Omnibus Law tersebut.

Protes masyarakat tersebut mengindikasikan pemerintah yang cenderung abai dengan keluhan yang disampaikan masyarakat dan terkesan "memaksakan" kehendak dengan malah membuat pengalihan isu agar kasus Omnibus Law tak terdengar lagi.

Seperti yang dicuit oleh akun Twitter @kat*********89, yang mengatakan "Ribut² Covid akhirnya tengah malam ketok palu deh Omnibus Law skrg sudah jadi UU Cipta Kerja. Selamat, agenda terselubung berhasil dilancarkan di tengah isu pandemi yg terus digaungkan dan di blow up. Good job media, good job government!!" sebutnya.

Berlanjut ke Unjuk Rasa di Lapangan
Aksi protes masyarakat tak berhenti hanya sekedar hastag saja, banyak buruh yang turun langsung menyuarakan keberatan mereka tersebut di beberapa daerah.

Beberapa buruh turun langsung melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR. Namun, unjuk rasa tersebut ditentang keras pihak kepolisian dengan alasan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Di Bekasi pun aksi serupa juga digencarkan oleh para buruh, namun juga dihalangi oleh pihak kepolisian beserta TNI. Sejauh artikel ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kelanjutan aksi unjuk rasa tersebut.

Menanggapi isu pengesahan Omnibus Law, para buruh bahkan mengultimatum akan melakukan Monas (Mogok Nasional) pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020, bila keberatan mereka tak digubris.

Poin Keberatan Omnibus Law
Setidaknya ada TUJUH poin yang menjadi pokok permasalahan di Omnibus Law yang ditolak masyarakat. Pertama, dihapuskannya UMK (Upah Minimun Kota/Kabupaten) dan UMSK (Upah Minimun Sektoral Kota/Kabupaten). Kedua, pemangkasan nilai pesangon. Ketiga, tidak ada batas waktu kontrak alias kontrak seumur hidup.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x