Birokrasi

Hak Asasi Rakyat Papua

2 Desember 2018   22:36 Diperbarui: 2 Desember 2018   22:51 268 0 0

Papua merupakan sebuah pulau yang sangat timur di belahan Indonesia. Pulau Papua ini merupakan pulau terkaya di Indonesia  dengan memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Pulau Papua ini merupakan pulau yang alam yang masih asri seperti hutan , pantai -- pantai.

Tetapi saat ini Pulau Papua merupakan pulau yang termiskin di Indonesia. Seperti 28% Papua dibawah garis kemiskinan sedangakan rata-rata di pulau lain hanya 10%. Bayangkan saja dampak ekonomi ini seperti penjajahan kolonialisasi yang ada di jaman modern. Bandingkan saja dengan Pulau Jawa. Pendidikan saja di Papua terendah.

Sebelum bergabung dengan Indonesia, Papua merupakan daerah jajahan Belanda tahun 1961. Tahun 1962, mereka saja sudah ingin merdeka dan mengibarkan benderanya sendiri. Tetapi PBB hanya diam saja seperti tidak mempedulikan hal tersebut. Akhirnya ada Pepera ( Penentuan Pendapat Rakyat ), membuat mereka bergabung dengan Indonesia di tahun 1969. Sebelum pepera mereka telah dipaksa untuk bergabung ,  maka rakyat dengan terpaksa memilih.

Banyaknya kasus HAM seperti penghilangan secara paksa , pembakaran rumah-rumah penduduk , pembunuhan, dan pembersihan etnis. Itu semua dilakukan untuk menutup mulut bagi yang ingin merdeka. Indonesia saja masih membela bahwa itu bukan pelanggaran HAM seperti diplomat Indonesia yang berbicara di PBB.

Bahkan Indonesia juga memaksa adanya penanaman kelapa sawit di Merauke. Mereka mengunakan hutan yang ada dan masih saja menjual pertambangan kepada Amerika. Bagaimana Pemerintah menanggapi ini ?

Setelah berpuluh-puluh tahun barulah Pemerintah Indonesia yang dipimpin Pak Jokowi mulai membangun Papua seperti infrastrukur , pendidikan , kesehatan dan masih banyak lagi. Bahkan Pemerintah rela membeli saham yang ada di Freeport. Pemerintah juga rela mengalirkan uang untuk pembangunan jalan tol , adanya kesamaan harga di Pulau Jawa dan Sumatera dengan adanya tol laut. Pemerintah sekarang juga memperhatikan daerah tertinggal ini. Apalagi dengan adanya pembangunan pos perbatasan.

Kedepannya Pemerintah Pusat yang berada di Jakarta terus memajukan Pulau Papua supaya setara dengan Pulau yang lain. Pemerintah juga harus menyelesaikan Kasus-Kasus yang pernah dilakukan agar rakyat Papua semakin percaya kepada pemerintah.