Mohon tunggu...
Steven Ahmad
Steven Ahmad Mohon Tunggu... steven

fleksibel adalah kunci kesuksesan

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Sengketa Pilpres 2019 MK, Hanya Formalitas atau Menuntut Kredibilitas?

16 Juni 2019   12:16 Diperbarui: 19 Juni 2019   01:14 0 0 0 Mohon Tunggu...
Sengketa Pilpres 2019 MK, Hanya Formalitas atau Menuntut Kredibilitas?
Gedung MK | Dokpri

Demi konstitusi

Layak untuk digaris bawahi dalam penyelesaian sengketa pemilu negeri ini, salah satu agenda rutinanya yaitu tamasya ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Karena selain Mahkamah Agung (MA) puncak kekuasaan hakim di negeri ini adalah Mahkamah Konstitusi yang dijadikan sebagai cabang yudikatif dalam beberapa kasus, sesuai dengan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang juga ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat (1) huruf A sampai dengan D UU 24/2003 terkait kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945;  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Nah, sudah barang tentu adanya persengketaan secara konstitutional diarahakan kepada lembaga ini. Setidaknya kita masih ingat dengan fenomena pemilihan umum tepatnya PILKADA di daerah kita masing-masing, ketika adu jago program dan visi serta strategi meraih simpati rakyat dalam kontestasi musim lima tahunan itu begitu syahdu di telinga kita akan hal demikian. Oleh karnanya, juga tepatlah polemik PILPRES 2019  dengan ulasan-ulasan serta dinamikanya selama pra sampai pasca 17 April tentu akan terus menarik disaksikan oleh rakyat bagaimana proses permohonan dalam sengketa PILPRES kali ini yang notabene diintrodusir oleh paslon  02 Prabowo-Sandi.

Setidaknya ada 15 petisi yang dilayangkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dipimpin oleh 9 orang Hakim MK diantaranya: Anwar Usman, Aswanto Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.

Pada intinya dari beberapa butir permohonan yang dilayangkan tersebut  berisi menolak hasil KPU yang telah dilaksanakanya hasil pilihan presiden 2019 edisi kali ini, melakukan perombakan komisioner KPU dan recek DPT.

Fenomena PILPRES 2019

Dimulai dari ditabuhnya genderang manuver politik menuju RI 1 dari topik bahasan menarik karena diakui maupun tidak hal ini akan berdampak secara komprehensif bagi keberlangsungan di ranah sektor kebijakan ekonomi islam di Indonesia. Dimulai dengan katalis praktis pada pemilu 2019 yang di mulai dengan parliamantery treshold (ambang batas parlemen) sebesar 4 persen, ini sebagai pertimbangan akan stabilnya eksekutif dengan legislatif agar resistensi eksekutif tidak dikikis oleh legislatif, juga merupakan arah penajaman atas keberlangsungan suara demokrasi rakyat yang sesuai dengan dalih stabilitas suara aspirasi bukan hanya kuantitas partai dalam kontestasi.

Maklum adanya, di negara yang mempunyai basis populasi demokrasi terbesar ke 3 di dunia, tentunya bukan hal mudah bagi negara ini untuk membuat alur sistem demokrasi tersalurakan dengan apik. Pun, dengan segala ranah aplikatifnya kadang masih terdapat borok yang mencederai hati rakyat, baik dalam korupsi, pelanggaran HAM sampai pada hal yang paling parah yaitu adanya praktik pemakaran, sehingga hegemoni chaos (kekacauan) sering terjadi dan menjadi ancaman nyata.

Selanjutnya, suhu politik ini berlanjut pada PILKADA yang dilaksanakan serentak di berbagai kawasan negara ini. Hal ini tentu menjadi batu loncatan bagi PARPOL untuk memuluskan langkah mereka dalam kontestasi 2019. Mengapa demikian? karena dengan berkuasanya para kader dan tokoh yang didukung partai, tentunya juga akan menyumbang suara dan dominasi mereka di level daerah. Sehingga mau tidak mau genderang ini juga perlu ditabuh lebih keras lagi. Setidaknya kita tahu ada basis daerah yang begitu signifikan dalam membantu lumbung suara dalam kontestasi ini, sebut saja Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra merupakan sumbu dominasi yang dapat menjadi penentu akan hal ini.

Setelahnya, tentu menjadi pemenang di level eksekutif, banyak drama Korea, Mandarin bahkan Hollywood sekalipun menjadi penghias kerasnya genderang suhu politik 2019. Tentunya bukan hanya isapan jempol dimana sosok CAPRES sudah clear, tinggal CAWAPRES nya saja. Namun, lagi lagi ekspektasi partai menjadi hadangan. Realistis, mengingat PARPOL yang ada mempunyai intimidasi dan kepentingan buat internal mereka, ada modus kader, prepare untuk 2024 bahkan isu elektabilitas juga menjadi pertimbangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
KONTEN MENARIK LAINNYA
x