Menulis artikel ini semata karena ada topik pilihan yang ditawarkan Kompasiana berjudul:"Restrukturisasi TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga". Saya sebagai kompasianer merasa tertantang untuk memberi tanggapan tentang Presiden Jokowi memastikan restrukturisasi TNI segera dilakukan. Presiden akan memberi kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki jabatan di kementerian/lembaga yang membutuhkan. Pro kontra ramai ketika rencana itu digulirkan, adalah hal yang wajar ketika ada sesuatu yang baru. Suara mendukung, sumbang, santai menghadapi perubahan adalah dinamika dari perubahan itu sendiri.
Disisi lain, reformasi birokrasi tidak dapat ditunda lagi, mengingat tantangan di depan mata untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju dan revolusi industri 4.0. Menurut Menpan:"aparatur negara harus bersinergi, bersatu, melalui karakter yang holistik untuk kesejahteraan rakyat. Inti reformasi birokrasi nasonal mengubah "zona nyaman" menjadi birokrasi berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan berkelas dunia". Oleh karenanya mulai ditata, resposisi dan restrukturisasi organisasi secara efisien dan efektif. Kemudian jabatan fungsional diperbanyak, dan mengurangi jabatan struktural yang saat ini paling rendah eselon IV. Dulu ada eselon V tetapi sudah dihapus, agar ada perampingan organisasi dan kesederhanaan birokrasi.
Tuntutan reformasi birokrasi membutuhkan aparatur negara yang mempunyai kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual) dan karakter. Tanpa kombinasi kecerdasan dan karakter maka sulit mewujudkan integritas yang menjadi jaminan kelangsungan masa depan Indonesia. Reformasi birokrasi menuntut komitmen tinggi para aparatur negara untuk mewujudkan integritas (pribadi yang jujur dan karakter kuat) berstandar profesional. Artinya setiap pribadi aparatur negara (PNS dan pegawai dengan perjanjian kontrak) harus siap bertransformasi dan mengadopsi pada standar pelayanan yang berorientasi kebutuhan masyarakat, adaptif dengan kecanggihan teknologi, kinerja transparan dan akuntabel.
Reformasi birokrasi jelas membutuhkan personal-personal yang tegas, disiplin, berdedikasi, jujur, berpikir "out of the box", agar dapat memberi pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi yang dimiliki setiap aparatur menjadi kata kunci untuk semua jenis pekerjaan. Hal inilah yang masih kurang dimiliki oleh sebagian besar aparatur negara di Indonesia. Oleh karenanya dilakukan upaya terobosan, percepatan dan lompatan agar dapat mewujudkan reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga negara.
Selain itu upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang sudah menjadi "budaya", menggurita, perlu aparatur yang bersih, berwibawa, tegas, disiplin, berpengalaman, memiliki strategi untuk memberantasnya. Sosok yang paling tepat adalah para anggota TNI yang memiliki kompetensi. Tidak ada salahnya menempatkan anggota TNI aktif untuk mendarmabaktikan tenaga, pikiran, waktunya di kementerian dan lembaga yang membutuhkan. Apalagi menurut Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sisriasi di tubuh TNI kelebihan kolonel 500 orang, dan perwira tinggi 150 orang. Kelebihan perwira menengah dan tinggi ditubuh TNI justru semakin merugikan pemerintah bila putera-putera terbaik dan terpilih kurang diberdayakan. Hal ini mengingat untuk menuju jenjang kepangkatan itu melalui ujian berat dan persaingan ketat. semua itu tidak ada kaitannya dengan Dwi Fungsi ABRI.
Status jenderal aktif seperti Doni Monardo yang menduduki Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggantikan Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangilei, pastinya sudah melalui kajian mendalam dan panjang. Walau diakui pelantikan Letnan Jenderal Doni Monardo oleh Presiden Jokowi mengalami penundaan saat undangan sudah beredar. Alasan yang disampaikan, Presiden mendadak melaksanakan kunjungan ke Lampung yang baru saja mengalami musibah bencana tsunami.
Terlepas dari alasan Presiden mendadak melakukan kunjungan, Letjen Dino Monardo sesaat setelah dilantik mempunyai tugas yang sangat berat untuk memulihkan daerah bencana di Palu, Donggala dan Sigi pasca bencana gemba, tsunami, dan likuifaksi. Sebagai prajurit TNI yang mempunyai pengalaman di berbagai medan dan kompetensi, bukan berarti menarik kembali TNI dari barak bertugas di kementerian dan lembaga negara. Kalau memang TNI mempunyai kompetensi kenapa mesti harus ditarik ke barak lagi ?. Semua orang pasti memahami hasil didikan di dunia militer memang berbeda dengan warga sipil (tanpa mengecilkan peran sipil). Memang TNI mempunyai ciri khas cerdas, cekatan, sigap, disiplin, tegas, berwibawa, mempunyai karakter, jujur, bersih (lahir batin), amanah. Lihatlah ketika berjalan di tempat umum sikap tegap, langkah kaki mantap, dengan seragam rapi , lengkap tanda kepangkatan dan sepatu mengkilap, ditambah topi, tongkat komando, semakin gagah dan berwibawa. Â Â
Yogyakarta, 15 Februari 2019 Pukul 23.31
