Mohon tunggu...
Sri Nurjanah
Sri Nurjanah Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa aktif Administrasi Publik UIN SGD

Man Jadda Wa Jadda

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Penanggulangan COVID-19 melalui Media Informasi oleh Pemerintah

20 Maret 2020   17:46 Diperbarui: 20 Maret 2020   18:04 1895
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Krisis sering disebut sebagai suatu bencana, masalah, musibah, dan sebagainya yang pasti berdampak buruk bagi kehidupan. Barton, (1993) menyebutkan bahwa krisis adalah suatu fenomena besar yang berpotensi berdampak negatif bagi organisasi serta publiknya. Tapi dibalik setiap masalah pasti ada hikmah, begitupun krisis yang sedang dialami negara tercinta saat ini. Indonesia bahkan Dunia tengah dilanda kewaspadaan oleh virus yang pertama kali muncul dari salah satu kota di China yaitu Wuhan. 

Virus tersebut terus diteliti oleh para ahli dari seluruh penjuru dunia dan akhirnya ditemukan nama virus tersebut yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Virus ini cepat sekali merebak ke penjuru kota hingga penjuru dunia yang menyebabkan banyak orang meninggal. Kabar penyebabnya virus ini sempat simpang siur beredar di masyarakat.

Virus ini telah menjadi sorotan media seantero raya menyebabkan banyak berita hoaksatau keliru yang membuat bingung masyarakat dalam menanggapinya. Maka peran pemerintah sangat dibutuhkan disini, baik dari segi informasi maupun pencegahan berupa tindakan. Tulisan yang akan saya paparkan ini sedikit menyinggung mengenai komunikasi krisis yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 tersebut.

Komunikasi krisis menurut Coombs dan Sherry (2010:2) menyebutkan bahwa komunikasi krisis adalah suatu cara pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi yang diperlukan saat dalam situasi krisis. Maka dari definisi tadi dapat dipahami bahwa strategi dalam pengambilan informasi yang akan disebarkan menjadi peran penting suatu Public Relations. Kurang baiknya komunikasi krisis yang ada di Indonesia menyebabkan penanggulangan COVID-19 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Indonesia terbilang cukup santai dalam menanggapi krisis tersebut. 

Terlihat dari pertama kali beredarnya berita mengenai dua WNI yang dinyatakan positif Corona, banyak pihak berwenang yang tidak memberikan info yang jelas terkait hal tersebut. Karenanya, timbulah asumsi-asumsi masyarakat yang kurang mengenakan terhadap pemerintah. Mungkin hal tersebut bisa dicegah dengan adanya transparansi informasi yang memanfaatkan teknologi berupa media sebagai penyalur informasi pertama dari pemerintah kepada masyarakat.

Walaupun sekarang di daerah-daerah telah menggunakan hak otonominya dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan untuk membatasi aktivitas di luar rumah atau yang kita sebut Contact Distancing 2019. Diantanya seperti sekolah diliburkan, tempat umum ditutup bahkan tempat ibadah pun dibatasi kunjungannya. 

Yang menyebabkan ruang gerak masyarakat semakin sempit. Otomatis membuat penggunaan media sosial akan semakin meningkat. Hal ini harus ditunjang dengan penanggulangan yang signifikan. Pemerintah dihimbau agar menyediakan komunikasi krisis yang dapat membantu masyarakat dalam mencegah menyebarnya virus tersebut.

Dilansir dari laman Ombudsman Republik Indonesia dalam siaran pers nya pada hari Minggu, 26/01/2020 salah satu anggotanya yang menyebutkan bahwa pemerintah perlu cepat menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus menghubungi  jika virus tersebut mulai menyebar dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona. 

Bahkan baru-baru ini pemerintah telah membentuk Tim khusus terkait COVID-19 tersebut, gunanya untuk mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia serta menerapkan pola hidup sehat bagi masyarakat. Contohnya tim khusus yang berada di Jawa Barat , PIKOBAR yaitu Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 di Jawa Barat. Media tersebut akan membantu masyarakat guna menyaringberita atau informasi yang akurat dan dapat dipercaya sertajelas akuntabilitasnya, agar masyarakat terhindar dari berita-berita hoaks/sesat lagi.

Peran pemerintah juga semestinya didukung oleh masyarakat itu sendiri. Perlu adanya pastisipasi dari masyarakat untuk mencegah berita-berita hoaks atau sesat yang beredar dan dapat menimbulkan kepanikan bagi penduduk yang lain. Seperti yang telah dikatakan diatas bahwa setiap masalah pasti ada hikmah, krisis COVID-19 ini walaupun membawa dampak yang negatif tetapi bila kita sebagai manusia menanggapinya dengan positif maka insyaallah akan terlindungi dari bahayanya. 

Oleh karena itu kita dituntut agar tidak panik dan tetap melakukan pola hidup sehat seperti makan-makanan yang sehat dan bersih, olahraga yang cukup, dan selalu menjaga kebersihan disekitar kita. Semoga kita diberikan kesabaran dan selalu berada dalam lindungan ALLAH SWT. Aamiin.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun