Baru bulan lalu beras busuk ditemukan di gudang beras Bulog, tepatnya di Ogan Komering Ulu. Tidak tanggung-tanggung, 6 ribu ton beras tak layak konsumsi gagal diserap Bulog. Ini menunjukkan ada yang salah dalam tata kelola beras.
Meski Bulog lempar bola panas ini ke pemerintah yang membuat program bantuan pangan non tunai (BPNT), tapi peran Bulog dalam mengelola bufferstock beras perlu dipertanyakan. Meski BPNT mengurangi serapan beras, tapi di sini tantangan Bulog untuk putar otak. Bukan dengan menyalahkan pihak lain. Toh, BPNT juga menjadi jalan keluar yang strategis di mata pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.
Sekarang, Bulog mendapatkan tugas untuk mengimpor Bawang Putih. Seperlima dari total impor diambil Bulog dengan total anggaran 500 miliar. Pertanyaan krusialnya adalah, jika hanya mengurus 6 ribu ton beras cadangan saja Bulog tidak mampu, bagaimana Bulog bisa mengurus seperlima konsumsi bawang putih nasional?Â
Selain itu, kenapa Bulog dengan tangan terbuka mengimpor bawang putih, tapi ketika diminta mengimpor beras harus nggrundel? Apa karena impor bawang putih lebih menguntungkan ketimbang beras? Jika Bulog, yang seharusnya bersifat stabilisator harga sudah mulai berani bermain impor bahan pangan, apakah Bulog masih bisa dipercaya?
Tata kelola pangan memang menjadi persoalan pelik. Tapi bukan berarti Bulog harus mencari jalan pintas menjadi imprtir dadakan. Seberapa besar kemampuan Bulog untuk mengimpor bawang putih dalam tekanan harga saat ini?Â
Pertanyaan ini berujung pada permainan antara Bulog dengan importir lainnya. Publik perlu memelototi impor bawang putih yang terkesan tergesa-gesa. Karena, besar kemungkinan adanya main mata antara Bulog dan pihak lain untuk mencari margin.
