Ekonomi Arab Saudi yang sangat tergantung pada minyak bumi mengalami tekanan disebabkan fluktuasi harga minyak. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya menjadi salah satu pendorong utama di balik program Transformasi Digital.
Penggunaan media sosial yang populer di kalangan orang Arab dimanfaat kan oleh Pemerintah untuk mendapatkan feedback dan masukan dari warganya. Sebaliknya warga juga telah memanfaatkannya untuk meminta layanan pemerintah yang lebih besar dan berkualitas.
Dari unsur ketiga, arahan pemerintah jelas sekali terlihat dari Visi 2030 yang telah menjadi komitmen Pemerintah dan pembentukan Komite Nasional Transformasi Digital yang khusus menangani program Transformasi Digital.
Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan transformasi digital terkait perlindungan data, privasi pengguna, cyber security dan cyber attack. Untuk itu Arab Saudi harus menangani isu tersebut dengan baik. Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus mengenai perlindungan data di Arab Saudi. Oleh karena ketiadaan undang-undang khusus tentang perlindungan data, badan peradilan akan menafsirkan pelanggaran privasi data di bawah prinsip syariah umum. Â Meskipun Arab Saudi sudah memiliki undang-undang cyber security, namun ke depan mesti dilakukan penilaian ulang karena cyber security selalu bergerak dinamis.
 Reference
- Deloitte, 2020, National Transformation in Middle East, Deloitte-Huawei
- European Center for Digital Competitiveness, 2020, Digital Riser Report, Berlin
- Habibi Fateh, et al , 2020, Digitalization, education and economic growth: A comparative analysis of Middle East and OECD countries, https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101370
- Hassounah, Marwah, Â et.al, 2020,Digital Response During the COVID-19 Pandemic in Saudi Arabia, (J Med Internet Res 2020;22(9):e19338) doi: 10.2196/19338
