Pemilihan kepala daerah telah di depan mata. Pendaftaran pasangan calon pun disebagian daerah telah dimulai. Sebagian masyarakat menyambut suka cita. Tapi sebagian lagi masih khawatir, tentang maraknya informasi hoax, yang diperkirakan akan mengalami peningkatan jelang pilkada serentak pada Juni 2018.Â
Kampanye negatif dan kampanye hitam akan bersatu, untuk saling menjatuhkan pasangan calon. Jelang pendaftaran calon saja, pasangan calon gubernur dan waki gubernur Jawa Timur sudah dihantam kampanye hitam, melalui foto-foto. Masyarakat diharapkan bisa cerdas dan logis, dalam menghadapi tahun politik ini.
Di bulan Juni 2018 mendatang, setidaknya akan ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak. Salah satu daerah yang berpotensi akan 'panas' adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena ketiga daerah inilah yang berpotensi mendulang suara besar, dalam pilpres 2019 mendatang. Wajar kiranya jika partai politik dan elit politik, berupaya untuk bisa memenangkan pesta politik 5 tahunan ini. Sayangnya, semangat menang ini tidak semuanya diimbangi dengan semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta semangat saling menghargai.
Akibatnya, hoax terus bermunculan. Pertarungan ditingkat program dan gagasan, menjadi minim bahkan nyaris tidak ada, karena semua pihak sibuk mencari kejelekan pasangan calon yang lain. Pilkada yang jujur menjadi sulit kita temukan, karena yang muncul justru pilkada yang saling menjatuhkan. Semestinya kita semua sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Mari kita belajar dari pilkada DKI Jakarta, yang berjalan secara 'panas' karena dipenuhi berbagai macam ujaran kebencian. Tidak satu dua orang saja yang ditetapkan sebagai tersangka, karena kasus ujaran kebencian. Ironisnya lagi, ujaran kebencian ini dimaknai sebagai hal yang biasa, untuk mewujudkan perdamaian versi mereka sendiri.
Kalau begini, apa bedanya elit politik ini dengan kelompok radikal, yang menginginkan konsep khilafah di Indonesia? Pancasila yang terbukti bisa merangkul keberagaman di negeri ini, dianggap sebagai konsep yang using. Toleransi yang terjadi sejak dulu, terancam hilang dan digantikan dengan rasa paling benar sendiri, pihak yang berbeda dianggap sebagai pihak yang salah, dan karena mayoritas penduduk Indonesia muslim, maka konsep syariah juga harus diterapkan dalam sistem pemerintahan. Apa yang ditawarkan ini tentu tidak menghargai apa yang telah diperjuangkan para pendahulu bangsa. Karena Indonesia beragam, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, maka semuanya juga mendapatkan hak yang sama.
Mari kita bingkai negeri ini dengan bingkai kedamaian. Indonesia adalah negara damai, bukan negara konflik. Pertikaian atas nama apapun, harus dibuang jauh-jauh dari negeri ini. Setiap aktifitas harus dihilangkan dari ujaran dan perilaku yang bisa mengancam kedamaian itu sendiri. Ingat, jika Indonesia diklaim sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, seharusnya mayoritas penduduknya mengedepankan kedamaian. Karena Islam sendiri pada dasarnya negara damai, yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam tidak pernah menganjurkan antar pemeluknya saling bertikai. Islam justru mengajurkan pemeluknya untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Salam
