Kabupaten Simeulue, Aceh yang notabene adalah wilayah kepulauan seharusnya support dan dukungan dari berbagai pihak terhadap perkembangan usaha perikanan semakin ditingkatkan tidak terkecuali dari pihak pemberi modal seperti Bank dan Koperasi. Apalagi saat ini pemerintah melalui Menteri Perikanan dan Kelautan mendorong semakin derasnya kucuran kredit dari pihak lembaga keuangan atau bank pemberi kredit seperti halnya BRI.
Simeulue sendiri adalah sebuah kabupaten dimana perkembangan usaha di bidang perikanan belum menunjukkan angka yang menggembirakan, sedangkan potensi kelautan di kabupaten ini cukuplah besar. Mulai usaha penangkapan sampai usaha budidaya, adapun potensi-potensi yang bisa menjadi komoditas unggulan di bidang kelautan adalah penangkapan ikan dengan pancing, bagan, dan pukat, serta usaha budidaya yaitu budidaya kerapu, lobster dan gabus (trevally sp.).
Namun apa lacur, sepertinya masyarakat Simeulue yang hidup di tengah-tengah potensi yang melimpah hanya bisa mendengar sayup-sayup tentang peluang bantuan kredit usaha di bidang perikanan laut. Hal ini dikarenakan BRI sebagai salah satu bank yang memiliki reputasi berpihak terhadap rakyat kecil dan juga nelayan tidak lah sesuai dengan harapan masyarakat terutama nelayan khususnya masyarakat Simeulue.
Dimana BRI cabang Simeulue saat ini malah membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah melalui Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu dengan men stop kredit untuk nelayan untuk kabupaten simeulue dengan alasan banyak kredit yang menunggak. Hal ini diketahui saat dua orang masyarakat simeulue mencoba menanyakan informasi ke BRI tentang kredit untuk nelayan di Sinabang pada hari Selasa (06/07/2010) lalu.
Bukankah setiap kredit di jamin oleh lembaga penjamin pinjaman pemerintah? Jadi BRI dalam mengucurkan kreditnya melalui KUR dapat dengan tenang mengucurkan kredit tanpa khawatir uangnya tidak kembali?
Kebijakan yang tidak popular dan kurang pas apa yang dilakukan oleh BRI cabang Simeulue, seharusnya bukan men stop bantuan kredit namun meningkatkan kinerja dan pengawasan serta memperketat seleksi pemberian kredit kepada calon-calon kreditur atau jika mungkin mereview dan merestrukturisasi pengembalian kredit serta bunga dari para kreditur bermasalah. Hal ini agar tidak terjadi stagnasi usaha di bidang perikanan laut di kabupaten Simeulue karena tidak adanya dana segar bagi perkembangan usaha-usaha perikanan terutama dari bank-bank sebagai tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan modal usaha, sehingga menghambat proses peningkatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada lambatnya perkembangan kabupaten simeulue itu sendiri.
Pemerintah Daerah sebaiknya mencoba berkoordinasi dengan bank-bank yang ada di Simeulue dalam pengucuran bantuan kredit kepada nelayan khususnya sebagai salah satu strategi percepatan perekonomian masyarakat.
