Berdasarkan latar belakang tersebut, Tornquist kemudian menyimpulkan dua hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan democracy audit di Indonesia. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan pemahaman politik dari rakyatnya melalui edukasi politik yang memadai. Aspek dalam kriteria penilaian democracy audit hanya dapat dinilai secara objektif oleh rakyat yang paham akan perannya dalam sistem politik. Namun, sebagian besar rakyat Indonesia masih menempatkan diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok daerah, agama, atau etnis. Akibatnya, demokrasi yang diperjuangkan hanya terpaku pada sudut pandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kedua, kemampuan democracy audit untuk menjadi standar universal democracy assessment perlu dikaji lagi. Hal ini dikarenakan jangkauan kriteria yang ditetapkan dalam democracy audit masih sulit, baik untuk diaplikasikan dalam beberapa daerah, terutama daerah pedalaman maupun untuk mencapai definisi dan kepentingan demokrasi dari banyak kelompok.
Kajian dan pengembangan yang baik kelak akan membuat democracy audit menjadi metodologi democracy assessment yang tepat untuk diimplementasikan secara universal, termasuk di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena keberadaan standar dari democracy assessment mempunyai peran besar yang jarang diketahui. Demokrasi muda Indonesia masih terus berjuang untuk berkembang di tengah berbagai rintangan, salah satunya ialah seruan ketidakpercayaan akan pertumbuhan demokrasi Indonesia dari rakyatnya sendiri. Ucapan "demokrasi kita sudah mati" menjadi begitu sering terdengar menjelang Pemilihan Umum 2019 pada April lalu. Pemahaman demokrasi yang konvensional---berputar pada fase politik elektoral dan ketiadaan standar demokrasi---menjadi penyebab isu kematian demokrasi Indonesia tak terkendali. Dalam situasi inilah peran democracy audit menjadi begitu signifikan.
Standardisasi resmi menjadikan democracy assessment jauh lebih komprehensif dan terpercaya. Dengan demikian, diharapkan perdebatan akan demokrasi Indonesia menjadi lebih berdasar, tuduhan dan celaan pada demokrasi muda Indonesia tidak asal terlontar, dan bangsa Indonesia semakin optimis pada perjuangan demokrasinya sendiri. Terakhir, dengan democracy audit, pengaplikasian audit di Indonesia diharapkan tidak lagi hanya terfokuskan pada audit dana kampanye, Information Technology (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, atau laporan keuangan yang standar. Mungkin ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi the audit society yang baru.
Ditulis pada: 12 Juli 2019
Â
 Sumber:
Baldwin, W. A. (2019). What is a Democratic School? Journal of Education, 117(18), 507--508.
Beetham, D. (2002). The idea of democratic audit in comparative perspective. Parliamentary Affairs, 52(4), 567--581.
Budi, A. (2013). Audit Demokrasi Partai? Retrieved from Poltracking Indonesia website:Â https://poltracking.com/audit-demokrasi-partai.html
Bush, S. (2017). Should we trust democracy ratings? New research finds hidden biases. Retrieved from The Washington Post (WP Company LLS) website:Â https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/11/07/why-do-we-trust-certain-democracy-ratings-new-research-explains-hidden-biases/?noredirect=on&utm_term=.82c1aad59356
Lord C. (2004) What is a Democratic Audit?. In: A Democratic Audit of the European Union. One Europe or Several?. Palgrave Macmillan, London
