Mohon tunggu...
Sovi Dwi Notari
Sovi Dwi Notari Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya Malang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kurangnya Fasilitas dan Hambatan Masyarakat Indonesia dalam Penyaluran Aspirasi

13 April 2021   01:29 Diperbarui: 13 April 2021   01:29 815
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas bahwa aspirasi rakyat merupakan suatu konstribusi rakyat dalam kemajuan bangsanya sendiri. Perlu diberi ruang maupun wadah tersendiri dalam penyaluran sebuah aspirasi. Maka dari itu seiring berkembangnya zaman modern yang semakin maju. Pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat wadah penampungan aspirasi rakyat. 

Menyampaikan aspirasi melalui aplikasi-aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat maupun menuangkannya melalui media sosial. Akan tetapi, dalam penggunaanya diperlukan suatu kebijaksanaan dalam diri masing-masing. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur SARA agar tidak terjadi pergesekan yang menjadi awal dari sebuah permesalahan.

Setelah aspirasi diterima dan ditampung oleh wakil rakyat atau DPR langkah selanjutnya adalah menyerap dan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Sebelum menjadi awal pengambilan keputusan dan kebijakan. Karena sejatinya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah perlu untuk dipertanggungjawabkan dan di evaluasi. Tidak serta merta bisa diterima dan langsung menjadi sebuah keputusan. Karena hal tersebut sebagai upaya untuk meminimalisir adanya beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mempermudah pemerintah untuk menjalin hubungan yang baik dengan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Nurzam Fariz, dkk. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Media Laporan Aspirasi dengan Firebase Cloud Messaging Berbasis Mobile. Jurnal: STMIK AMIKOM Yogyakarta Volume 5 Nomor 1 Halaman 37. 

Maharani, A dan Kusuma, Y. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Proses  Masa Reses Aanggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat untuk  Mewujudkan Prinsip Kedaulatan Rakyat. Jurnal: Hukum Kebijakan Publik Volume 1 Nomor 1 Halaman 120-123.

Apriliyansyah, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV. Jurnal Sekretari & Administrasi (Serasi) Volume 17 No. 1 Hal 16

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun