Namun tunggu, dari balik semua tuntutan tersebut, Maruf Amin ternyata secara diam-diam melobi presiden Joko Widodo untuk menarik lampiran III Perpres Nomor 10 tahun 2021 itu. Melalui juru bicaranya, Masduki Baidlowi menyebut bahwa Maruf Amin melakukan negosiasai kepada Presiden Jokowi secara empat mata.
"Jadi memang Kiai Ma'ruf sangat terjepit dalam posisi ini. Itulah sebabnya maka Kiai Ma'ruf melakukan langkah-langkah secara internal. Antara lain menggelar rapat terbatas membahas soal miras ini, hari minggu dua hari yang lalu. Ada sejumlah menteri juga, di mana membahas agar itu tidak dilanjutkan, tapi hendaknya dicabut lampiran itu," ungkap Masduki, dikutip dari laman kumparan.com.
Melalui kejadian ini, sebenarnya ada apa dengan hubungan Jokowi dan Maruf Amin. Bagaiamana mungkin keduanya bisa kecolongan dalam sebuah peraturan yang sama?
Jokowi teledor karena telah merestui sebuah perpres yang membahayakan umat sedangkan Maruf Amin pun juga ketinggalan start karena tidak mendapat informasi apa-apa dengan perpres investasi miras ini. Beginikah kekompakan diantara dua pemimpin bangsa kita?
Kebijakan Presiden Jokowi dalam mengeksekusi sebuah peraturan nampaknya terlalu terburu-buru. Menteri serta segala aksesoris yang melekat di sistem pemerintah Jokowi harusnya berawas-awas sebelum mendesak presiden untuk menerbitkan sebuah peraturan. Apalagi bila peraturan itu bersinggungan dengan nilai-nilai agama dan moralitas bangsa.
Adalah sebuah tujuan baik jika pemerintah memang ingin mendatangkan cuan-cuan melimpah dengan legalisasi investasi miras. Namun pemerintah sebaiknya harus menyadari bahwa cara-cara tersebut akan sangat membahayakan generesai bangsa kita kedepan. Seperti yang telah disuarakan oleh para tokoh diatas.
Dengan hadirnya industri miras yang berskala luas, bisa memicu akelerasi barang haram ini keseluruh pelosok Indonesia. Â Apalagi kita sudah sama-sama tahu, orang-orang Indonesia itu kalau mabuk suka reseh. Mulai dari senggol bacok hingga bakar-bakaran rumah. Kita semua tentu tak ingin hal tersebut terjadi.
Miras memang berbahaya. Namun yang paling berbahaya dari itu semua ialah legalisasi akan produksi miras. Selama ini miras yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri alias import. Alhasil, negara kita kalah saing dengan negara lain yang sudah menghasilkan banyak keuntungan dengan barang haram tersebut.
Langkah Presiden Jokowi dalam menarik Perpres miras memang sudah tepat. Pun dengan sikap yang dilakukan oleh Wapres Maruf Amin. Semoga kedepan keduanya bisa saling menjalin komunikasi politik yang lebih baik. Jangan lagi ada pernyataan Wapres tak tahu menahu dengan lampiran sebuah perpres.
Hubungan Presiden dan Wapres jangan hanya manis diawal pahit diakhir. Wapres bukan hanya sekedar pelengkap presiden untuk mendaftar di KPU. Namun lebih dari itu. Keduanya jangan sampai saling mengayunkan langkah yang tidak seimbang. Salah satunya bisa jatuh atau keduanya akan roboh bersama-sama.
