Skandal Kartu PraKerja ini tentu akhirnya memuat sisi gelap pemerintah yang harusnya diungkap ke publik. Pemerintah seharusnya angkat suara menjelaskan titik terang mengapa Ruang Guru terpilih menjadi mitra Kartu PraKerja. Berapa perusahaan yang menjadi kandidat, apa indikator dari keputusan pemerintah dan apa kriteria yang menentukan suatu perusahaan layak menajadi mitra kartu prakerja ini.
Namun suratan itu tak diberi oleh pemerintah. Alih-alih ingin membantu pemerintah dalam menjelaskan dan meluruskan infromasi ini kepada publik, Belva pun harus pasang badan untuk menutupi skandal tersebut. Bukan dengan mic atau toa ia berbicara kepada media, namun dengan surat yang berisi pemunduran dirinya.
Keputusan pemerintah tentang penetapan Ruang Guru menjadi mitra Kartu Prakerja yang mana didalamnya Belva duduk sebagai CEO dan pada waktu yang sekaligus juga menjadi Staf Khusus Mileniall Presiden tentu sangat erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Orang kemudian menduga-duga bahwa ada kapitalisasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Yang mana kala ini, ditengah pandemi korban PHK didalam negeri sedang tinggi. Momentum ini tentu telah menjadi api dan bensin yang bertemu dalam tungku penuh sekam kayu yang akan semakin membakar dugaan masyarakat tentang konflik kepentingan tersebut. Sejeli-jelinya Belva mengelak, persepsi yang disematkan kepadanya tentang kejadiaan ini tentu tak akan mampu menolongnya jika ia tidak melakukan sebuah rotasi keputusan didalam dirinya.
Rotasi ini pun berbuahkan sebuah Kemunduran. Belva harus pasang badan agar pemerintah yang distigmakan sedang mempraktikan abuse of power dalam bingkai konflik kepentingan terhadap orang dalam pemerintahan itu sendiri yakni Belva akan bisa tertutupi dengan rapi. Dilain sisi, nama baik Belva dan Ruang Guru juga bisa terselamatkan dari stigma negatif tersebut.
Kedua, asumsi ini pun bisa kita uji dan kaji lewat suratan terbuka Belva pada paragraf setelahnya dimana ia berkata bahwa "Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi/persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19."
Alih-alih ingin memberikan gagasan, ide dan sreativitas untuk presiden, Belva malah memilih opsi yang tidak pernah menjadi permintaaan dari presiden ketika merekrutnya. Jika kemunduran ini hanya semata-semata ingin nama baik pemerintah tetap adem ayem, saya rasa Belva salah.
Duduk perkara ini seharusnya dijelaskan langsung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Bukan malah sebaliknya, mengapa harus dijawab sendiri oleh Belva dengan kemunduruan dirinya dari Stafsus Presiden?
 Dan jika ingin marwah pemerintah tetap baik dimata publik, yang seharusnya Belva lakukan ialah memutus kontrak Ruang Guru sebagai mitra kerja pemerintah. Dan dengan begitu baik nama Belva dan nama pemerintah bisa pulih walau peluangnya tipis dan keduanya bisa sama-sama bertanggung jawab atas bola liar konflik kepentingan tersebut.
Jika sepenuhnya hanya ingin membuat konsentrasi pemerintah dan jajaran tetap fokus menghadapi pandemi, Belva tidak cukup hanya dengan melakukan mundur, tetapi juga harus berani menolak tawaran pemerintah yang telah menunjuk perusahaanya sebagai mitra Kartu Prakerja. Hitung-hitung sebagai sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan konsistensi dari nilai-nilai yang diyakininya benar.
Walaupun Belva tetap mundur. Namun kasus konflik kepentingan ini tidak akan terputus jika pemerintah tetap melanjutkan kontrak kerja sama tersebut. Dan pihak Ruang Guru dalam hal ini Belva Devara juga tetap mengamini kebijakan pemerintah tersebut.
