Polemik soal pemilihan ketua umum Golkar jelang Munas X Partai Golkar akhirnya berakhir dengan Happy Ending. Mundurnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan calon ketua umum lainnya jelang pemilihan ketua umum, menjadi salah satu alasan tidak terjadinya polemik yang berkepanjangan ditubuh golkar. Setelah Bambang Soesatyo menyatakan mundur, praktis Calon Ketua Umum menyisakan satu calon tunggal yaitu Airlangga Hartarto.
Dalam Munas X Partai Golkar, akhirnya menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024, Airlangga Hartarto terpilih secara aklamasi karena semua pemilik suara mendukung satu-satunya calon ketua umum yang tersisa. 558 pemilik suara, semua sepakat bahwa Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.Â
Penetapan ini, dilakukan oleh ketua sidang Munas, Azis Syamsuddin setelah mendengarkan penyampaian pandangan umum dari 34 DPD, ormas dan Organisasi sayap, serta dewan pembina, pakar, dan kehormatan. Semuanya menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP periode sebelumnya.
Sebelum Munas dilaksanakan, Golkar terpecah menjadi dua kubu, yang pertama kubu pro Airlangga dan kubu kedua pro Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bahkan, Bamsoet sudah menjanjikan 3 hal kepada seluruh DPD Golkar sebagai pemilik suara, jika ia terpilih sebagai ketua umum golkar, hal ini disampaikan saat mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua umum Golkar.Â
Pertama, akan rutin turun ke bawah untuk menumbuhkan semangat dan spirit akar rumput, yang kedua akan memberikan dana pembinaan ke DPD meski tidak besar jumlahnya tetapi kader di daerah  mempunyai rasa memiliki, dan janji yang ketiga memberi tangung jawab penuh kepada DPD untuk menentukan caleg dan pilkada, kekuasaan tidak harus terpusat kepada DPP.Â
Selain menyampaikan janjinya, Bamsoet juga merasa jika ia mempunyai banyak rintangan yang dihadapi untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar, karena tekadnya sangat kuat untuk memperbaiki partai agar berjalan dengan baik dan tata kelola partai sesuai dengan AD/RT dan peraturan organisasi.
Situasi panas sebelumnya sempat dilontarkan oleh fungsionaris DPP partai Golkar Syamzul Rizal. Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II dan kepala Daerah untuk memilih Airlangga Hartarto. "Jadi ada pembantu (menteri) presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu presiden yang telepon DPD I, DPD II, dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).
Bahkan kubu Bamsoet, melalui salah satu pendukungnya yaitu Viktus Murin yang menjabat sebagai wasekjen Partai Golkar, munuding panitia Munas tidak netral dalam pemilihan ketua umum golkar, karena panitia munas dan kubu Airlangga diduga melanggar AD/ART Partai Golkar, Viktus Murin menyebutkan seharusnya panitia berpedoman pada pasal 50 terkait pemilihan ketua umum.
Situasi panas yang ditunjukkan jelang Munas Golkar, menyebabkan para tokoh senior Golkar harus turun gunung untuk ikut urun rembug dalam menyelesaikan permasalahan. Karena kalau hal ini, tidak segera diselesaikan ditakutkan Golkar akan terpecah lagi. Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan yang merupakan salah satu tokoh senior Golkar. Seperti yang kita ketahui, Golkar sempat pecah menjadi beberapa partai besar, yaitu partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Hanura.
Setelah adanya pertemuan tokoh senior, akhirnya Bamsoet memutuskan mengundurkan diri sebagai bakal calon ketua umum partai Golkar, salah satu alasannya karena menghormati pendapat dari para tokoh senior. "Untuk menjaga persatuan dan mendengarkan saran pendapat nasihat senior. Saya tidak bisa melawan nasihat para senior," kata Bamsoet setelah menggelar pertemuan dengan elite Golkar di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019).
"Inilah cara Partai Golkar menyelesaikan masalah. Ketika para senior kumpul dan menyampaikan saran pendapat kami kami yang muda pasti akan patuh. Itulah cara kami di Partai Golkar menyelesaikan persoalan setajam apapun," tambahnya.
