Petualang
Sering didengar dari berbagai informasi resmi dari para pihak penegak hukum, jurnalis, aktivis dan masyarakat tentang adanya permasalahan Pejabat Pemerintahan Desa dan jajarannya membuat peluang dan kesempatan menjadikan momen indah ketika berada dalam kedudukan pengelolaan hak masyarakat apabila berencana korupsi . Saat saat memiliki kesempatan yang dipercayakan, saat itulah keuntungan terbesar yang tiba pada niat yang tidak sewajarnya untuk di investasi.
Gumpalan Anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang dasarnya dari otonomi adalah untuk membangun infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar bisa bangkit dan dinikmati secara luas karena hal ini suatu bentuk upaya pemberantasan kemiskinan, penyakit masyarakat dan lain sebagainya.
Dengan pengelolaan Anggaran yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat sering memicu penyelewengan dengan niat yang tidak tulus sehingga menjadikan diri sebagai orang yang mencuri hak yang diamanahkan untuk masyarakat.
Berbagai negeri sering di dengarkan adanya praktek seperti ini yang disebut secara khilas adalah Korupsi. Sejauh mana koordinasi pemerintah untuk memberantas hal ini, dan mengapa setiap melakukan pemberantasan korupsi semakin lama semakin menjadi alias membabi buta untuk berbuat tindakan demikian. Cita cita untuk memusnahkan hal itu sangat sulit dibasmi karena berbagai upaya pemerintah menciptakan instrumen sebagai penghubung sinergi masih belum valid dikarnakan akal dari pelaku yang berperan sebagai koruptor memiliki imajinasi agar tidak ketuahuan jejak dan penciuman riak.
Sebagian orang pasti memiliki prasangka bahwa Perlu adanya kunjungan dari para elit pemerintahan yang menyandang tugas sebagai pengawasan terhadap keuangan negara untuk melihat keadaan masyarakat seperti apa kehidupan layak atau tidaknya, yaa tentu pemerintah telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membasmi hal yang demikian. Ternyata masih dinilai sistem yang tidak optimal atau lain sebagainya sehingga permasalahan mudah dihapuskan dan tidak menimbulkan sanksi pada prilaku yang melawan prosedur dan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat yang katanya ada apa??...,kenapa??..
Pada hakikatnya Pemerintah memberikan kebijakan berupa kesempatan kepada pengguna program untuk membuat suatu penggunaan rincian anggaran akan tetapi pada penggunaanya sering didengarkan bahwa masih terdapat permasalahan pada pembangunan serta ketertutupan dalam pengelolaanya.
