Nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhir-akhir ini semakin gencar dimunculkan sebagai calon presiden alternatif di publik melalui media massa. Anies disebut-sebut berpeluang besar mengalahkan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang.
Namun demikian, banyak pihak menyarankan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk tidak maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden di Pilpres 2019. Anies diminta komitmen dengan janjinya menyelesaikan sengkarut persoalan Jakarta hingga akhir masa jabatannya.
Anies harus menahan diri, jangan terpancing oleh keinginan kelompok-kelompok yang ingin menjadikan dia sebagai tameng atau boneka untuk kepentingan pengusaha, pebisnis, atau kepentingan yang lain. Anies harus sadar itu. Jangan sampae dia diperalat oleh pemburu rente kekuasaan.
Anies harus meninggalkan tradisi kutu loncat yang tidak menyelesaikan masa jabatan di DKI, karena tradisi ini tidak baik, tradisi yang tidak perlu diteruskan. Tradisi yang dilakukan Jokowi sebetulnya salah.
Jika Anies ngotot maju mengikuti tradisi Jokowi, hal itu akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat DKI Jakarta ke depanya. Ada gubernur yang hanya 1,5 tahun, bahkan ada yang belum genap satu tahun sudah lompat meninggalkan jabatan.
Anies Diperalat Partai?
Selain dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan, Anies juga diperalat partai untuk memanfaatkan elektabilitas Anies. Seperti terjadi saat Pilkada seretak beberapa waktu lalu, banyak partai yang memanfaatkan figur populer dan elektable untuk mengangkat suara partai.
Secara individu Anies sudah kuat, sudah bisa menyumbangkan insentif elektoral. Dia sudah punya ceruk segmen pemilih. Seperti contoh di Pilkada kemarin, kalau saja partai pengusung Ridwan Kamil mematikan mesin saja, Ridwan Kamil, masih menang. Karena yang dipilih orang bukan partai tapi figur.
Partai mestinya percaya diri dengan kader sendiri dan tidak hanya mendompleng figur lalu mengklain kemenangan.
