Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, resmi menghapus tenaga honorer pada 2023. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan pada 31 Mei 2022, bahwa penghapusan tenaga honorer akan dimulai pada 28 November 2023. Tenaga honorer ini untuk kedepannya akan menjadi pengangguran dan semakin menambah beban negara disaat kondisi masyarakat masih dalam masa pemulihan Covid-19. Alasan pemerintah melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional dan sejahtera. Selain itu, ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer karena dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi sering berdampak pada pemberian upah yang tidak jelas atau sering di bawah batas upah minimum regional (UMR).
Menurut Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, pengahapusan tenaga honorer ini merupakan sebuah situasi yang dipaksakan karena masih banyak masalah-masalah lain yang belum terselesaikan. Artinya, pemerintah masih belum memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal tenaga honorer ini sudah melakukan tugas sesuai dengan tugasnya di instansi terkait. Kehadiran tenaga honorer ini juga tidak memberatkan anggaran daerah. Hal tersebut karena di setiap daerah sudah memiliki solusi yang dilakukan untuk melakukan efisiensi terhadap tenaga honorer.
Terdapat solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu dengan tetap melaksanakan tes bagi tenaga honorer, namun dengan passing grade yang lebih rendah. Hal tersebut belum menjamin bahwa nantinya tenaga honorer itu dapat diterima semuanya. Serta apabila mereka diterima maka akan bekerja untuk outsourcing saja, yaitu sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan. Solusi tersebut belum menjamin dan membawa dampak yang baik untuk kehidupan tenaga honorer.
Dampak penghapusan tenaga honorer
Penghapusan tenaga honorer ini akan menyebabkan dampak yang dapat menimbulkan masalah baru. Salah satu dampak yang terjadi adalah menambah angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, dengan penghapusan tenaga honorer ini akan menyebabkan menurunnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya, banyak tenaga honorer yang ditugaskan untuk mengurusi masalah pelayanan administrasi. Apabila terjadi penghapusan tenaga honorer, maka urusan pelayanan dalam jangka pendek akan mengalami penumpukan atau dengan kata lain pemerintah akan semakin repot dalam mengurusi pelayanan publik.
Strategi yang dapat dilakukan
Menurut pendapat saya, kehidupan tenaga honorer tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga pemerintah harus memastikan bahwa mereka tidak menjadi outsourcing saja. Outsourcing ini artinya bahwa mereka bekerja apabila dibutuhkan saja. Apabila mereka tidak dibutuhkan maka akan menjadi pengangguran. Saat ini, seluruh masyarakat dan negara juga dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi. Dengan pemerintah menghapus tenaga honorer ini, maka akan semakin menambah pengangguran yang ada di Indonesia. Penghapusan tenaga honorer ini dapat dilakukan apabila pemerintah juga sudah mempersiapkan pekerjaan baru yang dapat mereka lakukan selepas menjadi tenaga honorer. Dengan adanya tenaga honorer ini sekiranya dapat membantu ASN dalam mengurusi masalah pelayanan baik itu administrasi, kesehatan, dan lain sebagainya.
Bagi tenaga honorer, mereka dapat mulai mempersiapkan pengetahuan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Mereka dapat membaca berbagai literatur untuk mengikuti tes yang diselenggarakan. Namun, pasti juga terdapat tenaga honorer yang sudah merasa capek hingga tidak mengikuti tes yang ada. Mereka dapat mempersiapkan dengan mencari pekerjaan baru yang relevan dengan bidang yang diminati sebelumnya pada sektor lain.
