Hijab di Perancis belum menjadi pilihan karena masih adanya diskriminasi bagi pemakainya. Mengherankan, negara maju seperti ini belum familiar menerima hijab.
Banyak hal yang terjadi dan Presidennya lepas tangan.
Agustus 2019 Macron berkata, "Mengenakan hijab di depan umum bukan urusan saya.."
Mengomentari menteri pendidikan nasional Jean-Michel Blanche dan Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan Liga Nasional, menyerukan larangan jilbab di depan umum.
Sebuah laporan yang diterbitkan di surat kabar AS The Washington Post, Â mengatakan bahwa Sarah Zamahi, seorang kandidat Muslim berusia 26 tahun yang bekerja sebagai teknolog di lab, Â dalam pemilihan lokal di Montpellier dari partai Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk Front Republik menerima hal tak enak.
Partai  membatalkan dukungannya untuk Sarah pada Mei karena poster dirinya yang mengenakan hijab menjadi viral.
"Nilai-nilai yang dianut partai tidak sesuai dengan simbol-simbol agama dalam poster-poster pemilu," kata Stanislas Gallini, sekretaris jenderal partai RAP.
Zamash dengan kesal menjawab: "Jilbab adalah bagian dari kepribadian saya, seharusnya tidak menghalangi saya untuk  pemilihan, dengan  berhijab, saya akan terus berkarya ."
 Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang pemakaian cadar di depan umum, dengan alasan masalah keamanan dan ketidaksetaraan.
Ini terjadi setelah Prancis mengesahkan undang-undang pada tahun 2004 yang melarang simbol agama yang terbuka, seperti jilbab, di sekolah umum.
 Zamahi dan tiga kandidat perempuan Muslim warga Perancis berkata,
"Kami tidak akan menyerah. Di sini saya lahir, Â hijab tidak akan menjadi penghalang bagi kami berempat," ujarnya.
