Mohon tunggu...
Sultoni
Sultoni Mohon Tunggu... Freelancer - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik AMATIRAN yang Suka Bola dan Traveling

Penulis lepas yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial politik, kebijakan publik, bola dan traveling

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Paradoks Persoalan Beras Nasional, Mengklaim Swasembada tapi Kok Malah Impor?

30 Desember 2022   06:33 Diperbarui: 30 Desember 2022   06:40 369
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Beras impor dari luar negeri tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto : CNN Indonesia.com

Persoalan pengelolaan bahan pangan oleh pemerintah, khususnya beras, saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat dan menarik atensi publik.

Pasalnya meskipun pemerintah mengklaim bahwa Indonesia telah mampu swasembada beras dalam tiga tahun terakhir secara berturut-turut, namun faktanya baru-baru ini pemerintah melalui perum Bulog justru menyetujui kebijakan impor beras dari luar negeri sebanyak 500 ribu ton.

500 ribu ton beras impor tersebut diperkirakan akan masuk ke Indonesia mulai Desember 2022 hingga Januari 2023.

Karuan saja, kebijakan impor beras oleh pemerintah sebanyak 500 ribu ton ditengah gembar-gembor soal klaim swasembada beras nasional tersebut langsung memantik kritik pedas dari berbagai kalangan masyarakat.

Salah satu pihak yang mengkritisi kebijakan impor beras oleh pemerintah tersebut adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.

Henry mengingatkan bahwa sesuai dengan UU Pangan No.18/2012. Pemerintah tidak boleh melakukan impor pangan sepanjang produksi masih bisa disiapkan di dalam negeri.

Kritik lain soal kebijakan impor beras oleh pemerintah juga muncul dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman menilai kebijakan impor beras oleh pemerintah tersebut belum memenuhi keseluruhan indikator pengambilan keputusan impor beras berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kritik pedas soal impor beras juga datang dari kalangan Partai Politik. Salah satu Parpol yang ikut bersuara mengkritik pemerintah soal kebijakan impor beras adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dikutip dari merdeka.com, juru bicara Milenial PKB, Mikhael Sinaga mengatakan bahwa kebijakan impor beras oleh pemerintah berpotensi merugikan petani dalam negeri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun