Pembangunan sebuah kota, seperti yang kita pahami, terdiri dari berbagai aspek. Salah satu aspeknya adalah aspek sosial. Aspek sosial itu sendiri bukan merupakan hal yang sederhana dan senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, belum melaksanakan pembangunan sosial secara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kapabilitas masyarakat dalam mencapai cita-cita pembangunan, karena tanggung jawab pembangunan bukan semata-mata milik pemerintah, namun seluruh warga negara. Pembangunan sosial dilakukan untuk membangun dan memperbaiki berbagai faktor yang menyokong kelangsungan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Dengan dilakukannya pembangunan sosial, masyarakat diharapkan bukan hanya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, namun juga bisa mendukung pembangunan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi selalu menjadi agenda utama setiap pemerintahan daerah, tanpa menyadari bahwa pembangunan sosial juga sama penting dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Bogor, sebagai bagian dari Republik Indonesia, juga bertanggung jawab atas pembangunan sosial yang terjadi pada masyarakatnya. Bogor, dalam pembangunan yang kini tengah berjalan, juga melaksanakan pembangunan sosial bersama-sama dengan berjalannya pembangunan di bidang lainnya meskipun bukan menjadi prioritas utama. Kali ini saya ingin membahas mengenai pembangunan sosial yang menjadi bagian dari perjuangan Bogor mencapai status Kota Cerdas. Kependudukan Bogor, sebagai kota penyangga ibukota, mengalami masalah serius dalam bidang kependudukan. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta menjadikan Bogor sebagai pilihan tempat tinggal bagi para pekerja selain Bekasi dan Depok. Menurut Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) 2014 Kota Bogor, kepadatan kota tahun 2013 yaitu 8549 jiwa/km2, dan data ini mencerminkan masalah serius dan bisa menjadi pemicu berbagai jenis masalah lainnya apabila tidak diantisipasi secara baik. Salah satu masalah besar yang sudah terjadi yang disebabkan oleh kepadatan penduduk adalah kemacetan. Tingginya jumlah penduduk kota Bogor yang menggunakan kendaraan pribadi ditambah jumlah angkot yang beroperasi membuat jalanan semakin padat. Kemacetan tersebut juga akan membuat jalanan semakin penuh dengan polusi, semakin menyulitkan untuk perpindahan tempat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Efek domino tersebut tidak lain merupakan efek dari kepadatan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk kota Bogor menurut SUSEDA 2014 yaitu sebesar 1.89% pada tahun 2013. Apabila pemerintah kota tidak dapat mengantisipasi dan memfasilitasi pertumbuhan penduduk di masa mendatang, maka bukan tidak mungkin bencana sosial akan terjadi, karena masalah kependudukan adalah masalah paling mendasar dalam pembangunan sosial. [caption id="" align="aligncenter" width="560" caption="Kemacetan Lalin di Jalan Suryakencana (kotahujan.com)"][/caption] Kota Bogor, yang secara teritorial mencakup daerah yang cukup sempit, saat ini didominasi oleh pasar, pusat perbelanjaan, kantor-kantor, dan berbagai objek wisata. Fakta ini menunjukkan bahwa Bogor pada dasarnya merupakan kota yang berkembang cepat dan hanya menyediakan sedikit ruang untuk perkembangannya. Sangat tidak memungkinkan untuk membangun lebih lanjut tempat tinggal berupa perumahan yang akan menghabiskan lahan tanpa bersaing dengan pembangunan ekonomi yang sama-sama berkembang pesat. Namun di sisi lain, pembangunan tempat tinggal bertingkat seperti rumah susun dan apartemen juga menemui tantangan besar, mengingat kontur tanah Bogor yang didominasi perbukitan dan lembah. Maka dari itu, diperlukan kerja keras serta sinergi untuk memfasilitasi pertumbuhan penduduk. Gabungan antara pembangunan berkualitas, berteknologi tinggi, dan berwawasan lingkungan amatlah dibutuhkan. Mengingat bahwa mayoritas dari penduduk kota Bogor berasal dari kelas menengah, maka menurut saya, permukiman yang paling cocok di kota Bogor yaitu dalam bentuk apartemen. Namun begitu, apartemen ini tidak boleh dibangun secara sembarangan. Untuk mendukung kemudahan dan kelancaran beraktivitas, maka dari itu setiap permukiman harus didukung dengan sistem transportasi umum yang baik, yang dapat menghubungkan pusat kegiatan dengan permukiman secara efektif agar kepadatan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Dengan begitu, kota Bogor dapat hidup dan berkembang tanpa harus khawatir akan masalah kemacetan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) juga menjadi teknologi penting yang dapat memudahkan berbagai hal apabila dimanfaatkan secara optimal. Dengan e-KTP, segala kartu lain seperti kartu BPJS, KIP, dan KIS bisa diintegrasikan dalam satu kartu. Dengan e-KTP, kita juga bisa diintegrasikan dengan sistem perbankan dan bahkan bisa berguna sebagai tiket elektronik untuk transportasi umum yang berlaku secara lokal. Maka dari itu, pengadaan dan optimalisasi e-KTP secara segera bisa sangat membantu kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas. Pendidikan Hingga saat ini, Bogor bisa dibilang sebagai salah satu kota dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia. Di Bogor terdapat beberapa sekolah menengah atas (SMA) yang populer dengan kualitasnya seperti SMAN 1 Bogor, SMAN 3 Bogor, dan SMA Regina Pacis Bogor. Terlepas dari fakta ini, pendidikan harus tetap berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Kualitas pendidikan yang lebih baik menjadi tuntutan zaman, terutama dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan akhir tahun ini. Agak terlambat memang, tapi bukan menjadi alasan untuk tidak memperbaiki sistem pendidikan kita. Untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik, sekolah-sekolah harus bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum tambahan untuk menambah daya saing lulusannya juga mengembangkan kompetensi guru untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM). Karena ilmu pengetahuan itu sendiri butuh keterbukaan untuk berkembang, maka kerjasama ekstensif dan inklusif yang serius perlu dijalin demi terjaminnya masa depan Bogor dan Indonesia. Selain daripada itu, saya juga menyarankan insentif bagi sekolah-sekolah yang berprestasi agar sekolah tersebut bisa berkembang dan meningkatkan daya saingnya, serta meningkatkan daya tampung bagi peserta didik agar lebih banyak anak dapat menikmati pendidikan berkualitas. Sementara, sekolah yang kurang mampu bersaing diberi sosialisasi dan pelatihan, serta bantuan finansial agar mampu untuk berkembang dan ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan yang lebih pantas bagi masyarakat. Namun yang terpenting, bahwa sistem pendidikan kita perlu pengawasan lebih ketat dalam penyelenggaraannya agar kualitas pendidikan dapat tetap terjaga tanpa adanya "permainan" dari sekolah-sekolah dalam berbagai urusan, seperti penerimaan peserta didik baru dan ujian nasional. Kita juga menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas bukanlah hal yang murah. Namun begitu, pendidikan tetaplah menjadi hal yang fundamental bagi setiap individu. Pemerintah pernah berusaha menyelenggarakan pendidikan gratis, namun hal tersebut nampaknya tidak efektif sehubungan dengan masih banyaknya pungutan diluar uang sekolah itu sendiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, e-KTP dapat menyimpan berbagai informasi, termasuk informasi keuangan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah dan pemerintah untuk memberikan subsidi pendidikan yang tepat sasaran. Selain itu, pemerintah kota juga dapat mengadakan program pinjaman pendidikan tanpa bunga yang juga bisa diintegrasikan informasinya kedalam e-KTP. Pinjaman tanpa bunga terdengar luar biasa sekaligus sangat memberatkan bagi keuangan pemerintah kota. Saya menuangkan ide tersebut bukan berdasar pada posisi saya yang masih bersekolah saat ini, tetapi karena berkaca pada kondisi pelajar Amerika Serikat yang juga biasa memperoleh pinjaman untuk pendidikan, namun terlilit hutang yang amat sangat besar ketika mereka lulus. Di sisi lain, untuk menyelamatkan keuangan pemerintah kota, diperlukan sebuah sistem yang mengatur pembayaran kembali secara berjangka dan angsuran yang ringan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet. Dengan begitu, beban masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang baik dapat dikurangi dan masa depan bangsa semakin terjamin. Kesehatan Kesehatan tidak dapat dipungkiri lagi merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan setiap individu. Tanpa kesehatan, individu akan kesulitan menjalani berbagai aktivitas dan produktivitasnya pun menjadi terbatas. Berdasarkan pada fakta tersebut, kita mengetahui bahwa pelayanan kesehatan juga merupakan aspek penting dalam sebuah pemerintahan kota ,begitu pula kota Bogor. Kota Bogor sendiri sudah menyelenggarakan berbagai program untuk menjamin kesehatan warganya seperti BPJS dan Jamkesda. Meskipun begitu, pelayanan kesehatan di Bogor masih perlu pembenahan. [caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="Puskesmas Mekarwangi, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor (infonitas.com)"][/caption] Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa kita kenal sebagai Puskesmas merupakan pilar layanan kesehatan masyarakat dimanapun di Indonesia, termasuk Bogor dimana Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang paling diminati (SUSEDA Bogor 2014). Maka dari itu, Puskesmas harus melayani masyarakat sesuai fungsinya tanpa harus memikirkan tekanan finansial yang mendorong manajemen Puskesmas untuk mengkomersialisasikan layanannya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan partisipasi pemerintah dalam membiayai kegiatan puskesmas secara pantas agar kesehatan masyarakat terjamin, dan produktivitas tetap terjaga. Pembiayaan jaminan kesehatan yang berdasarkan pada data e-KTP juga dapat diaplikasikan dalam hal ini untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan yang layak. Budaya dan Gaya Hidup Masyarakat Bogor adalah masyarakat heterogen yang memiliki kemajemukan suku dan agama. Meskipun begitu, toleransi tetap dijunjung tinggi. Bogor sejatinya bukanlah pusat dari suatu kebudayaan tertentu, meskipun di Bogor terdapat monumen Tugu Kujang dan setiap tahunnya rutin diadakan parade Barongsai setiap Cap Go Meh. Menurut saya, Bogor membutuhkan sebuah pusat pertunjukkan yang dapat menjadi pusat acara budaya tahunan berskala besar, mengingat daya tarik utama Bogor ialah pariwisata. Pusat pertunjukkan tersebut juga bisa menjadi pondasi dari pelestarian budaya daerah yang sudah mulai hilang keberadaannya dari masyarakat. Ada baiknya apabila tempat tersebut juga bisa menjadi lokasi pelaksanaan acara berskala internasional. Dengan begitu, bukan hanya berperan di bidang budaya, pusat pertunjukkan ini juga bisa menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah kota. Selain itu, kegiatan dan hiburan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Menurut saya, Bogor membutuhkan sebuah ruang yang dimana warga Bogor dapat berekspresi secara bebas dan teratur. Bogor sebenarnya sudah memiliki tempat seperti ini, yaitu di Taman Kencana. Namun, tempat tersebut terlalu kecil untuk menjadi sebuah tempat yang layak untuk beraktivitas. Taman ini harus bisa menampung segala aktivitas warga dalam berbagai bidang seperti olahraga dan seni. Lapangan Sempur sudah mengalami sedikit perubahan dengan merevitalisasi sebagian taman dan menambah area untuk sepeda dan papan luncur (skateboard), namun Bogor membutuhkan lebih banyak tempat seperti ini di berbagai penjuru kota. Revitalisasi tempat olahraga juga diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Bogor. Trotoar yang rapi dan lapangan olahraga yang terawat bisa menjadi contoh bagaimana Bogor harus menyediakan ruang bagi warganya untuk beraktivitas. Hal lain yang butuh perhatian khusus yaitu penyandang cacat. Bogor mendeklarasikan rencananya untuk membangun Bogor yang ramah penyandang cacat. Namun, hal tersebut masih jauh dari nyata. Beberapa usaha telah dilakukan seperti memperbaiki trotoar dan menambahkan ubin beralur untuk menunjukkan jalan bagi tunanetra, tetapi hasilnya tidak memuaskan dan bahkan terkesan ala kadarnya. Apabila memang penciptaan kota yang ramah penyandang cacat menjadi komitmen bagi pemerintah kota, maka seharusnya hal tersebut dilakukan secara serius, karena pembangunan fasilitas tersebut hanya buang-buang anggaran apabila tidak memiliki manfaat nyata bagi para penyandang cacat. Maka dari itu, sudah selayaknya perbaikan dilakukan demi pembangunan kota yang nyaman dan layak huni, akar dari terwujudnya Bogor sebagai kota cerdas. Pemerintahan Masyarakat dan pemerintah adalah dua hal yang tak terpisahkan. Pemerintah berperan besar dalam melaksanakan dan mengkoordinir pembangunan bagi masyarakatnya. Namun seringkali, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, padahal masyarakat seharusnya juga menjadi mitra pembangunan. Hal tersebutlah yang biasanya menjadi penyebab pembangunan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sekalipun didalam struktur pemerintahan sudah ada badan legislasi yang berlabel "utusan rakyat". Maka dari itu, menurut saya perlu adanya jalur komunikasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.
Â
[caption id="" align="aligncenter" width="472" caption="Balaikota Bogor (databudaya.net)"]
