Massa Anarkis, Ruang Rapat Paripurna Jadi Sasaran

Pengrusakan sejumlah fasilitas di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat - Banjarmasin, mewarnai aksi unjuk rasa mahasiswa gabungan dari sejumlah kampus di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk menemui anggota legislatif, pada Jumat (14/09) pagi kemarin. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari 2 aksi sebelumnya pada Jumat (07/09) dan Senin (10/09) lalu, di mana massa dari Aliansi Mahasiswa se-Kalimantan Selatan belum puas menyampaikan aspirasinya terkait anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Menanggapi kerusakan sejumlah fasilitas di gedung utama DPRD Kalimantan Selatan, Sekretaris DPRD -- A.M Rozaniansyah akan berkoordinasi dengan pimpinan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Mengingat, bagian yang dirusak merupakan barang milik pemerintah, apalagi gedung tersebut termasuk objek vital yang harus dilindungi. "Mungkin nanti ada jalur yang akan diambil berdasarkan masukan dari pimpinan, namun sementara kami masih koordinasikan dulu," jelasnya ditemui usai unjuk rasa yang tergolong anarkis itu berakhir. Ditanya peluang untuk dibawa ke ranah hukum, hal itu menurutnya tergantung hasil koordinasi, namun tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku.

whatsapp-image-2018-09-14-at-17-27-11-5b9b8378c112fe113642bd86.jpeg

Pihaknya menurut pria yang akrab disapa Nunung itu, sudah mengupayakan pertemuan dengan pihak Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi, namun masing-masing anggota sudah ada tugas sesuai dengan yang dijadwalkan. "Sebenarnya ada anggota Komisi 2 yang berhadir, namun ditunggu hingga pukul 11.15 WITA, massa belum datang," tuturnya. Apalagi yang bersangkutan sedang dalam masa berkabung dan harus menyolatkan jenazah keluarganya, sehingga tidak dapat berlama-lama menunggu kedatangan massa. Nunung mengakui mencoba untuk memaklumi, jika kemarahan para pengunjuk rasa karena seringkali tidak ditemui langsung oleh anggota dewan. Kejadian ini menurutnya juga menjadi bahan evaluasi pihaknya, untuk lebih meningkatkan pengamanan terhadap aset-aset yang ada.

whatsapp-image-2018-09-14-at-17-27-06-5b9b837312ae94704f26cfa5.jpeg

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan -- Suripno Sumas yang menemui para pengunjuk rasa mengaku maklum, kendati juga tidak membenarkan pengrusakan fasilitas yang dilakukan. "Itu merupakan dinamika generasi muda, seorang anak yang belum dewasa, belum banyak berpikir," ungkapnya di hadapan wartawan. Dari segi tuntutan, Ia menilai masalah yang diadukan sudah terlalu jauh dan bukan lagi kewenangan DPRD maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi pelemahan mata uang Rupiah merupakan kebijakan nasional, baik Presiden, Kementerian Keuangan maupun MPR dan DPR RI.

"Kita baru bisa bertindak jika terkait masalah di kabupaten/kota atau provinsi, yang menyangkut perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat," jelasnya ditanya terkait kewenangan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi. Legislatif menurutnya akan memfasilitasi aspirasi yang disampaikan lewat pernyataan kepada Pemerintah Pusat, namun harus melalui prosedur yang sudah diatur dan secara santun, bukan dengan aksi anarkis dengan merusak fasilitas negara.

Akibat aksi anarkis tersebut, pintu depan Ruang Rapat Paripurna rusak akibat didobrak dan sejumlah papan nama anggota dewan dilempar ke lantai, sebagai bentuk kekesalan para peserta aksi. Pengrusakan sempat berlangsung 15 menit tanpa pengawalan dari aparat keamanan dan baru berakhir setelah Suripno Sumas -- Wakil Ketua Komisi 1 memutuskan menemui para pengujuk rasa, kendati masalah yang diadukan bukan ranah dari komisinya. (Ev)