Pemko Banjarmasin hari ini (09/04) resmi mengusulkan status Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran CoVID-19 dari luar daerah.
Di sela-sela kunjungan ke Posko CoVID-19 di Handil Bakti bersama Wakil Bupati Batola, Rahmadian Noor, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengklaim, telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, seperti ketersediaan bahan pokok dan kesiapan pemeriksaan di posko-posko perbatasan.
Pihaknya telah menyiapkan anggaran pemenuhan kebutuhan pangan warga kurang mampu, jika Kementerian Kesehatan menyetujui pemberlakuan PSBB, yang jumlahnya mencapai Rp 1,5 M setiap hari selama 15 hingga 30 hari.
Penyiapan anggaran besar-besaran itu menurutnya sebagai konsekuensi dari upaya pencegahan penyebaran Virus Corona. Mengingat Banjarmasin merupakan jalur perlintasan strategis, baik dengan kabupaten tetangga maupun provinsi yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan.
"Merujuk pada peningkatan tajam warga Banjarmasin yang terkonfirmasi CoVID-19, penetapan PSBB atau karantina wilayah menjadi keniscayaan diterapkan di Banjarmasin", Ucapnya.
Belum lama ini, Kementerian Kesehatan RI telah menyetujui pemberlakuan PSBB yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Persetujuan itu didasari pada peningkatan kasus positif hingga ribuan kasus, atau merupakan yang terbanyak di Indonesia. (RZI)
