Tetapi seandainya Pilkada semrentak ini ditunda, kemungkinan karena Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan kesehatan masyarakat yang utama. Juga sejumlah ormas Islam besar ikut mendesak agar Jokowi menunda pilkada. Mereka adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Termasuk Wakil Presiden yang mendampingi Presiden Jokowi periode 2014 -2019, Jusuf Kalla juga mengusulkan di tunda.
Usulan penundaan juga datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), seperti diungkapkan salah satu Penelitinya, Wasisto Raharjo Jati. Pertimbangannya, kenapa Presiden juga sudah menunda untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), sehingga untuk gelaran 3.000 Pilkades ditunda. Kata dia, jika Presiden tidak menunda untuk Pilkada, artinya dia inkonsisten dalam membuat kebijakan terkait pemilu di masa pandemi.
Diakui Wasis kondisi Indonesia saat ini berada dalam darurat virus corona. Apalagi lanjut Wasis sudah lebih dari 60 calon kepala daerah yang akan berpartisipasi di gelaran Pilkada 2020 terinfeksi corona. Demikian tiga komisioner KPU uga ada yang positif, dan banyak lagi penyelenggara pilkada di daerah juga terinfeksi positif corona.
Menurut dia sulit untuk tidak mengumpulkan massa. Ia pesimistis massa itu bisa diminimalisir. Sementara baru masa tahapan pendaftaran pasangan calon ke KPUD saja banyak paslon justru jor-joran mengerahkan pendukungnya, tanpa mempedulikan protokol kesehatan. "Justru ini mengkhawatirkan pilkada malah berpotensi jadi titik transmisi baru di tengah kondisi saat ini yang tidak jelas apa masih gelombang pertama, gelombang kedua, atau normal baru," ujarnya (CNN.com, 23/9).
Wasisto juga mengkritisi alasan Jokowi yang mangambil contoh luar negeri yang tetap enggelar pemilu di masa pancemi ini. Menurutnya seperti Kroasia dan Serbia yang tetap lakukan Pemilu angka partisipasi pemilih menurun sangat drastis. Bahkan kata dia lag,i di Kroasia dan Swedia itu minus sampai 6 dan 7 persen angka partisipasinya. Jadi ia pun menyuruh pemerintah agar melihat secara komparatif dari negara-negara yang tetap menggelar pemilu.
Nampaknya pemerintah tetap dengan keputusannya, yakni Pilkada serentak 2020 yang diikuti ke-270 daerah itu, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota tetap dilaksakan, termasuk Kota Makassar yang ikut lagi dalam Pilkada serentak 2020.
Terlebih apa yang diputuskan pemerintah itu sudah diamini legislatif. Tepatnya Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat melanjutkan pelaksanaan Pilkada 2020 itu. Konsekuensinya Pilkada Serentak tersebut harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara konsisten, dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas seperti dilansir Kompas.com (21/9),
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Komisi II DPR bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP telah menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020.**
#Bekasi, 25 September 2020.
