Berharap Presiden Segera bersama Rakyat

Penolakan rakyat yang diwakili oleh mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil terutama menyoal revisi Undang-Undang tentang KPK, sudah berakibat jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka akibat gelombang demostransi di berbagai daerah Indonesia. 

Hingga hari ini, Selasa (1/10/2019) masih jatuh korban karena penolakan melalui demonstrasi terus terjadi, sementara polisi juga terlihat menjadi korban kepentingan kekuasaan. 

Para demonstran akhirnya berbenturan dengan polisi yang mau tidak mau wajib menjalankan tugas atasan demi kata-kata keamanan. Harus menunggu berapa korban lagi berjatuhan, sementara hingga saat ini, yang lantang menolak Presiden menerbitkan Perppu hanyalah golongan yang memang ketakuatan karena merekalah yang memiliki budaya korup. 

Pertanyaannya, siapa yang memilih Presiden? Mengapa hingga saat ini Presiden masih mendengarkan golongan-golongan itu? Presiden masih lekat bersama partai, bukan bersama rakyat. 

Turunnya mahasiswa dan pelajar khususnya dalam membela kepentingan rakyat, sangat membikin para orangtua kawatir.   Sementara para polisi yang seharusnya melindungi rakyat, justru sangat nampak, kini job tugasnya hanya melindungi pemerintah dan DPR yang berjalan sesuka arah, demi mencari keuntungan mereka sendiri, kendati mereka dihidupi oleh rakyat. 

Pak Presiden yang terhormat, apa yang sejatinya sedang Bapak tunggu? Menunggu korban berjatuhan lebih banyak? Membiarkan citra polisi menjadi semakin buruk di mata rakyat? 

Atau Bapak masih mengkalkulasi arahan dari partai, yang selama ini justru gemar tertangkap tangan sebagai aktor korup? 

Kasihan para demonstran yang memperjuangkan kepentingan rakyat? baik mahasiswa, pelajar, hingga rakyat sipil yang akhirnya ditunggangi oleh pihak tertentu yang hanya berupaya memperkeruh suasana. 

Sejatinya, para demonstran tulen telah berupaya melakukan demonstrasi sesuai jalurnya, namun karena pihak yang didemo tetap tak bergeming, maka timbullah rasa marah hingga anarkis. 

Polisi yang seharusnya melayani, mengayomi, dan melindungi, malah terjebak pada fungsi tak melayani, tak mengayomi, dan tak melindungi. 

Atas semua yang telah terjadi? Haruskah revisi UU KPK dilakukan dengan cara Legislative review yang hanya sekadar bahasa anggota DPR untuk mengulur waktu supaya UU baru KPK tetap berlaku?