Mohon tunggu...
Ganda Situmorang
Ganda Situmorang Mohon Tunggu... Konsultan - Konsultan

Menulis tentang anti korupsi, tata kelola, keadilan sosial, pengembangan masyarakat, lingkungan dan perubahan iklim, kebijakan publik dan politik. https://gandasitumorang.carrd.co/

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Refleksi Permasalahan Tata Kelola Sawit Indonesia

23 September 2022   21:57 Diperbarui: 23 September 2022   22:10 67 3 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun

Oleh: Ganda Situmorang

Berdasarkan data hasil kajian Litbang KPK pada tahun 2015, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit dunia, market share 52,5%. Total produksi Indonesia tahun 2012-2015 sebesar 124 juta MT dengan pertumbuhan pertahun mencapai 4,0%. Pesaing Indonesia adalah Malaysia dengan market share 32,6% .

Total luasan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2015 seluas 15,7 juta Ha. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta seluas 10,7 juta Ha (68%); BUMN seluas 493,7 ribu Ha (3%) dan perkebunan rakyat seluas 4,4 juta Ha (29%).

Penerimaan pajak sektor kelapa sawit tahun 2015 sebesar Rp 22,2 triliyun, hanya berkontribusi sebesar 2,1% dari total penerimaan pajak. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak sektor kelapa sawit sebesar 10,9% pertahun.

Beberapa kelemahan dalam tata kelola komiditas kelap sawit; 1. Sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha; Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit; dan Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Luasan Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit dengan Izin-izin Lain dan Lahan Kubah Gambut berdasarkan Propinsi di Indonesia, tahun 2016; HGU dengan Izin Pertambangan (3,01 juta ha); HGU dengan IUPHHK-HTI (534 ribu ha); HGU dengan IUPHHK-HA (349 ribu ha); HGU dengan Kubah Gambut (801 ribu ha), Propinsi dengan kondisi tumpang tindih HGU sawit terparah umumnya di Pulau Kalimantan.

Tidak adanya perencanaan usaha perkebunan kelapa sawit

UU 39/2014 memandatkan alokasi ruang usaha budidaya harus berdasarkan perencanaan perkebunan. Pemerintah daerah sebagai penerbit izin tidak memiliki sistem perencanaan perkebunan sesuai mandat UU 39/2014.

Permentan 98/OT.140/9/2013 tidak mengatur mekanisme sanksi terhadap izin yang melangggar tata ruang. Akibatnya izin usaha perkebunan diterbitkan tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

Contoh di Kab. Ketapang ditemukan 3898 ha HGU berada dalam lahan IUPHHK-HA dan Izin Pertambangan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan