Mohon tunggu...
Amatur Ganda Ulibasa Situmorang
Amatur Ganda Ulibasa Situmorang Mohon Tunggu... Freelance Writer - Konsultan

Menulis tentang anti korupsi, tata kelola, keadilan sosial, pengembangan masyarakat, lingkungan dan perubahan iklim, kebijakan publik dan politik. https://gandasitumorang.carrd.co/

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Babak Baru Pemberantasan Korupsi di DKI Jakarta Pasca Koneksi Baswedan

13 Mei 2021   09:46 Diperbarui: 13 Mei 2021   09:51 1183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

*Babak Baru Pemberantasan Korupsi di DKI Jakarta Paska Koneksi Baswedan.*

*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.*
*Lord Acton*

Oleh: Ganda Situmorang
Ketua Strategi Nasional Percepatan Kemajuan (STRANAS PK)

Setelah melalui penguatan lembaga dan sistem dengan UU KPK yang baru maka sudah layak dan sepantasnya KPK melakukan langkah tindak lanjut berupa internalisasi penguatan pemberantasan korupsi yaitu overhaul sumber daya manusia dengan salah satu cara yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanah UU KPK itu sendiri dalam rangka proses peralihan SDM KPK sebagai ASN sejati.

KPK sebagai lembaga tentunya berjalan sesuai sistem. Karena itu pemberantasan korupsi harus dijalankan secara sistemik. Bukan show off personal atau gerombolan seperti yang dipertontonkan selama ini. SDM bisa silih ganti namun institusi akan tetap jalan sesuai sistem dan prosedur. KPK dibutuhkan sebagai lembaga ad hoc dan NKRI akan ada sejak dulu sekarang sepanjang segala Abad.

Meminjam hipotesis yang disampaikan oleh Cressey (1973), perilaku korup biasanya dilatarbelakangi oleh 3 faktor, yaitu pressure (dorongan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionalisasi/pembenaran). Tiga faktor ini kemudian acap disebut sebagai Fraud Triangle atau segitiga korupsi.

Sistem merit yg benar itu salah satu adalah prosedur rotasi, tour of duty. Keberadaan satu orang di posisi strategis  selama belasan tahun itu sangat berbahaya. Ada dorongan, peluang dan pembenaran terjadinya Conflict of Interest, vested interest dan perilaku korup. Maka sesungguhnya yang perlu diperkuat adalah sistem. Sumber daya manusia, maksimal 3 tahun mestinya dilakukan prosedur rotasi secara sistemik.

Contoh nyata bahwa Conflict of Interest telah menghambat upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu yaitu Baswedan connection.

Sebabnya Gub DKI Jakarta bernama Anies Baswedan dan penyidik senior yang sudah karatan ga pernah dirotasi selama belasan tahun bernama Novel Baswedan. Bagaimana *good governance* kepegawaian KPK kok seorang bisa menempati pos penting sampai belasan tahun?
Seluruh dunia tahu itu bukan tata kelola organisasi yang baik.

Rakyat Indonesia telah lama menanti dengan sabar babak baru pemberantasan korupsi yang langsung menghujam ibukota NKRI yaitu DKI Jakarta.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun