Mohon tunggu...
Ganda Situmorang
Ganda Situmorang Mohon Tunggu... Konsultan

Staf Ahli Pencegahan Korupsi - KPK.

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi

Demokratisasi Kawasan Hutan

16 April 2019   07:14 Diperbarui: 16 April 2019   07:58 0 0 0 Mohon Tunggu...

Demokratisasi Kawasan Hutan
Oleh: Ganda Situmorang


Sebagai bangsa dengan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah (corrective actions) yang berdampak nyata terhadap perbaikan kesalahan tata kelola hutan pada masa lalu. Sangat mudah
untuk memahami bahwa penguasaan lahan petani gurem di jawa dengan rerata 0.2 ha dibandingkan dengan penguasaan lahan konsesi grup perusahaan sebesar 2 jt hektar adalah sebuah realita yang jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Contoh paling aktual adalah kasus penangkapan 420 kontainer berisi kayu olahan jenis merbau asal Papua oleh petugas Dirjen Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ada hubungan kausalitas dengan hak pengelolaan hutan adat oleh masyarakat lokal yang belum terakomodir dalam norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK). 

Hingga hari ini, Perda Hutan Adat yang sudah diusulkan oleh masyarakat Papua belum diakomodir oleh pemerintah. Perda Hutan Adat perlu didorong sebelum terbitnya NSPK dan peraturan pemanfaatan hasil hutan di Tanah Papua ditetapkan. Ini adalah satu contoh kasus aktual terkini yang menunjukkan betapa tata kelola kawasan hutan dan tata niaga hasil hutan belum merefleksikan tata kelola kawasan hutan yang demokratis.

Fakta bahwa kinerja pengelolaan kehutanan dalam dekade terakhir telah menurun. Kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional telah menurun drastis, sejak era keemasan industri ekstraksi kayu oleh HPH (logging industri) hingga sekarang sedang
memasuki masa senja (sunset industri). Ditengarai terjadi kebocoran potensi pendapatan keuangan negara yang sangat besar akibat buruknya tata kelola perizinan dan kepatuhan sektor industri ekstraktif, kehutanan dan perkebunan sawit Indonesia.

Terobosan-terobosan strategis yang fokus, terukur dan berdampak nyata harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk aktualisasi demokratisasi kawasan hutan untuk menjamin keadilan lingkungan hidup serta kesamaan kesempatan bagi seluruh rakyat
Indonesia khususnya masyarakat adat. Perlu dilakukan perubahan pendekatan dari pendekatan berorientasi perusahaan (corporate-oriented approach) menjadi pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (community-based approach) yang bertujuan untuk
meningkatkan akses yang lebih berkeadilan terhadap terhadap lahan dan sumber daya hutan.

Memang, sebagai salah satu upaya demokratisasi kawasan hutan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial sejak 2015. Lahan yang di alokasikan untuk TORA seluas 4,5 juta hektar dan seluas 12,7 juta hektar untuk program Perhutanan Sosial. Namun ternyata realisasinya masih sangat jauh di bawah target. Kenapa? Ditengarai kendala di lapangan seperti ketidakpastian kawasan hutan merupakan penyebab melesetnya target capaian program tersebut.

Ketidakpastian kawasan hutan juga telah menghambat laju investasi, pembangunan infrastruktur, dan program pemerintah lainnya, termasuk program kehutanan sendiri seperti rehabilitasi lahan, dan perlindungan daerah tangkapan air. 

Disamping ketidakpastian kawasan hutan, dari sisi demand penggunaan lahan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi juga telah menimbulkan tekanan dan pelanggaran tata batas serta tumpang tindih antar pelaku ekonomi di atas lahan kawasan hutan. 

Tidak tunggalnya data spasial dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) menimbulkan iklim biaya ekonomi tinggi. Tercatat belasan juta hektar tumpang tindih antar izin di atas lahan seluruh Indonesia. 

Tumpang tindih akibat buruknya tata kelola data telah menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Sebagai contoh, tumpang tindih IUP di dalam kawasan hutan di Kalimantan, potensi kerugian mencapai 15,9T. Para pihak yang berkepentingan pun cenderung memakai acuan berbeda terhadap kawasan hutan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum berkaitan dengan keadilan alokasi kawasan hutan, tumpang tindih regulasi SDA, dan konflik.

Obat Mujarab Mewujudkan Demokratisasi Kawasan Hutan Maka dari paparan singkat di atas, penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan (PKH) 100% dan Kebijakan Satu Peta (KSP) diyakini sebagai salah satu instrumen yang bisa mendorong terciptanya kondisi demokratisasi kawasan hutan. 

Dengan adanya suatu peta tunggal, maka diharapkan akan ada nya satu peta sebagai sebuah referensi geospasial standar pada tingkat ketelitian skala 1:50.000, satu database, dan satu portal sehingga dengan demikian tidak ada lagi tumpang tindih izin antar sektor dengan kawasan hutan (kesesuaian alokasi izin dan lahan), Ada pemerataan akses terhadap pengelolaan lahan kawasan hutan yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum dan status lahan (clean and clear).

Apakah ada jaminan setelah PKH 100% dan KSP terlaksana memastikan terwujudnya demokratisasi kawasan hutan? Keterlibatan para pihak perlu diakomodir termasuk aspirasi masyarakat adat seperti contoh di atas, Perda Hutan Adat Papua oleh masyarakat
Papua. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x