Implementasi Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Demokrasi Pancasila dalam gerakan pelaksanaannya menumbuhkan hukum dasar tidak tertulis yang memungkinkan adanya UUD 1945 yang merupakan gerak suatu dinamika. 

Demokrasi pancasila yang dirumuskan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu "Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam pembukaan membentuk cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

• Sistem propenas dan kegiatan lanjutannya

Dalam sistem demokrasi pancasila sesuai dengan UUD 1945, gerakan kenegaraan didasarkan pada propenas yang diusulkan Presiden sebagai program kerja jika telah disetujui oleh DPR dan akan menjadi UU propenas. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan seperangkat peraturan perundang-undangan propenas sebagai mekanisme dinamika implementasi demokrasi pancasila.

• Gerak demokrasi pancasila secara infrastruktural

Demokrasi pancasila adalah masalah pengambilan keputusan kenegaraan semata-mata. Ungkapan yang umum adalah bahwa apabila keputusan diambil dengan suara terbanyak, maka hal itu disebut dengan demokrasi liberal sedangkan demokrasi pancasila lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Pada sistem demokrasi pancasila, perumusan dialog dirumuskan dalam pasal 3 UUD 1945, yaitu "Mengingat dinamika didalam masyarakat sekali dalam 5 tahun majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai dikemudian hari". Berdasarkan hal tersebut dapat diambil beberapa petunjuk yang didasarkan pada dinamika masyarakat, segala yang terjadi, dan segala aliran yang ada. 

Simpulan adalah implementasi demokrasi pancasila menunjukkan adanya gerakan pelaksanaan dari demokrasi pancasila yang merupakan perpaduan antara demokrasi pancasila dan ideologi pancasila dalam kehidupan negara di Indonesia dan saran adalah dalam kehidupan manusia yang kompleks, sebaiknya perwujudan dari demokrasi pancasila jangan sampai mengalami pergeseran nilai. Oleh karena itu, sangat penting dirumuskan pengertian dari demokrasi pancasila agar pengimplementasiannya dapat diterapakan secara baik dan benar didalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. (2011). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Dikdik (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Lab. PPKN FKIP Universitas Ahmad Dahlan.

Kaban, Ramon. "Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara." Perspektif 8.4 (2003): 290-302.

Lutpiani, Elpi. "Implementasi Demokrasi di Indonesia." (2021). 

Nugroho, M. M. "Implementasi Demokrasi Pancasila Untuk Menjaga Stabilitas Politik yang Sehat dan Dinamis." (2018).