Implementasi Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain serta memiliki kedudukan yang sederajat. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia sangat penting karena hal tersebut mengawali perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya untuk melawan penjajah tetapi juga mempertahankan sebuah kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah, dari proklamasi lahirlah pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar dalam pembuatan proklamasi, dasar perjuangan dari bangsa Indonesia, melawan tindakan para penjajah yang melecehkan bangsa Indonesia, dan pancasila juga menjadi asas kerohanian serta dasar dari filsafat negara. 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani di Athena pada abad ke-5 SM. Negara ini sering dianggap sebagai contoh awal dari sistem yang berurusan dengan hukum demokrasi modern. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata Yunani demokratia yang berarti "pemerintahan rakyat" yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang diilhami oleh aturan-aturan lain dan dimasukkan ke dalam sila-sila lain. Artinya dalam menjalankan hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada tuhan yang maha esa, menurut keyakinan agamanya masing-masing, nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia harus dijaga, persatuan bangsa harus dijamin dan diperkuat, dan harus digunakan untuk mencapai keadilan sosial (Presiden Suharto, 1967). 

Demokrasi pancasila juga merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dengan adanya demokrasi pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat Indonesia, membuat pengimplementasiannya dapat tumbuh dan berkembang secara maju. Oleh karena itu, maka timbulah pertanyaan mengenai topik yang dibahas yaitu "Bagaimana implementasi demokrasi pancasila di Indonesia". Dengan tujuan untuk memanfaatkan hasil analisis dari implementasi demokrasi pancasila di Indonesia yang dibahas. Implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia ini menggunakan metode kepustakaan (sumber baca). Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Selanjutnya mencari pengertian yang memerlukan kejelasan yaitu pancasila sebagai salah satu kata yang menentukan arti dari demokrasi pancasila. Pancasila semenjak l8 Agustus 1945 , dikukuhkan sekaligus dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, falsafah bangsa dan ideologi negara yang semuanya dianggap sebagai cerminan dan jati diri bangsa yang terkandung dalam rumusan-rumusan UUD 1945. Sri Soemantri, dalam bukunya yaitu tentang dalam lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945, menyatakan bahwa "Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan atau perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang maha esa, kernanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial" (Sri Soemantri, 1993:6). 

Dengan demikian sangat jelas bahwa demokrasi pancasila dapat terwujud dengan berbagai macam bentuk, sistem, dan pengertian-pengertian. Pengertian tersebut adalah pengertian demokrasi pancasila sebagai idealisme bangsa Indonesia dalam keadaan yang statis. Berikut adalah beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila yang diselenggarakan didalam sebuah seminar:

• Musyawarah Nasional III Persahi "The Rule Of Law, Desember, I966". Asas negara hukum pancasila mengandung prinsip: 

-Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang polilik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan. 

-Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apa pun.

-Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya (No. Munas ke-3 , 1967:79).

• Simposium Hak Asasi Manusia, Juni 1967 

-Apapun predikat yang akan kita berikan kepada demokrasi kita, demokrasi itu haruslah demokrasi yang bertanggung jawab, yang berarti demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap tuhan dan sesama manusia.

Demokrasi pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Implementasi demokrasi pancasila di Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan, dan keadaan gerak dari demokrasi pancasila. 

Untuk dapat melihat gerakan pelaksanaan dari demokrasi pancasila, berikut beberapa indikator yang dapat dipergunakan antara lain yaitu kedaulatan rakyat, republik, sistem perwakilan, negara berdasar atas hukum, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, hak dan kewajiban kemanusiaan, kelembagaan negara yang demokratis, sistem mandataris, sistempelestarian (demokrasi), dan tujuan demokrasi. Kemudian implementasi demokrasi pancasila di Indonesia diuraikan sebagai berikut:

• Hukum dasar tidak tertulis