Â
Usai diketuk palu kebijakan merdeka belajar oleh Nadiem Makarim, Mendikbud RI Kabinet Indonesia Maju, beragam respon bermunculan terkait gagasan mantan bos Gojek tersebut, apakah itu respon yang menolak atau respon yang menerima. Hal yang ramai diperbincangkan di lini masa adalah penghapusan Ujian Nasional.
Ada yang berargumen "tidak ada tantangan bagi siswa jika Ujian Nasional dihapus"."Bagaimana Kemendikbud mengukur prestasi anak, apakah meningkat dari tahun ke tahun?".
Merespon hal itu, Nadiem menegaskan bahwa Ujian Nasional tidak dihapuskan tetapi sistimnya saja yang berubah dengan assesment standar Nasional, medianya tetap menggunakan teknologi, sasarannya tidak untuk menilai prestasi siswa tetapi menilai sekolah secara global (mengetahui data umum), aspek kognitif yang dinilai adalah kemampuan minimum meliputi literasi, numerasi dan aspek lainnya adalah survey karakter.
Apabila sekolah belum mencapai batas minimum, rekomendasi dari hasil penilaian tersebut akan digunakan oleh pihak berwenang untuk membantu sekolah tersebut.
Ada pula yang menanggapi agar konsepnya benar - benar matang, agar ketika berganti menteri pendidikan, arah kurikulum tidak berubah - ubah. Terpisah dari itu, mantan bos Gojek tersebut menyampaikan bahwa dirinya dan jajarannya membutuhkan waktu 6 bulan untuk mempersiapkan 'blue print' kurikulum pendidikan merdeka belajar yang sudah dikemas dalam suatu strategi.
Adapun yang menerima dengan senang hati ide ini, mereka mulai mempersiapkan diri menghadapi tantangan - tantangan baru dalam penerapan kebijakan merdeka belajar.Â
Apa yang Bisa Kita Harapkan dari Kebijakan Merdeka Belajar?
Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan, pasalnya penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah, untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara.
Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum meliputi: literasi, numerasi dan survei karakter. Literasi bukan hanya kemampuan membaca, namun kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep dibaliknya (tidak sekedar membaca tetapi mengetahui maksud bacaan secara mendalam), sedangkan untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika namun penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numeric dalam kehidupan nyata, soalnya pun tidak njelimet.
Satu aspek sisanya yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes melainkan mengetahui sejauh mana penerapan asas - asas Pancasila oleh siswa. Kurang lebih begitu yang disampaikan Nadiem mengenai gambaran assesment kemampuan minimum dan survey karakter.
