Untuk sampai pada level kepemimpinan nasional yang memiliki wewenang dan teritorial lebih luas, terbaik dengan mengenal dan paham terlebih dulu mengenai perkembangan lingkungan strategis yang dijadikan pondasi dan dasar berpikir.
Dalan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada sebuah lembaga negara yang dikhususkan untuk mendidik putra/putri bangsa pada level kepemimpinan nasional yang bertujuan untuk menyamakan konsep dan persepsi pikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang muncul agar solusi yang dihadirkan sesuai dengan kebutuhan atau kearifan lokal masing-masing daerah.Â
Sebagai pematangan dalam pikir dan tindak maka selama mengikuti pendidikan di lembaga ini (enam hingga tujuh bulan bahkan sembilan bulan) setiap individu diberi tugas membuat paper dengan topik isu-isu nasional yang kemudian dipresentasikan dan didiskusikan.Â
Terus demikian aktivitas yang dijalankan apakah sebagai bentuk paper pribadi, paper kelompok maupun paper keseluruhan yang disebut paper seminar nasional yang akan disampailan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) sebagai laporan dari setiap angkatan pendidikan yang berfungsi juga sebagai input bagi Presiden. Dengan kata lain lembaga ini sebagai think tank Presiden karena setiap tahun selalu memproduksi dua atau tiga paper seminar nasional.
Lembaga tersebut adalah Lembaga Ketahanan Nasional atau populer dengan singkatan Lemhannas. Syarat untuk bisa mengikuti pendidikan di lembaga ini bagi institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik Darat, Laut dan udara minimal dengan pangkat Kolonel, dan bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) minimal dengan pangkat Komisaris Besar, serta dari lembaga/kementerian yaitu pada level eselon II. Jika ditambah dari organisasi massa atau organisasi politik serta Lembaga Swadaya Masyarakat harus pada kepengurusan pusat.
Output dari pendidikan di Lemhannas, selain mematangkan konsep berpikir strategis dikaitkan dengan asta gatra (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam) juga Panca Gatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional disingkat ipoleksosbudhankam. Semua ini dimaksudkan agar setiap pemimpin nasional saat menjalankan tugas fungsi dan pokoknya masing-masing selalu didasari oleh konsep berpikir strategis.Â
Dengan demikian akan ditemukan solusi yang tepat (tidak menimbulkan masalah lain) dari setiap persoalan yang dihadapi dan tidak keluar dari arah konsep kehidupan berbangsa yang dimaksudkan untuk tetap terjaganya stabilitas negara dengan baik. Ini sebagai pakem yang dipahami dan dijalankan oleh setiap individu sebagai pemimpin nasional.
Namun dalam kehidupan di era demokrasi saat ini,  seringkali orang yang belum sampai pada level ini tapi karena memiliki popularitas tinggi kemudian menduduki jabatan politik srategis, sejauh  memiliki latar belakang yang kuat tentang spirit nasionalisme tidak menjadi persoalan karena berarti setiap apa yang dipikirkan dan dilakukan hanya untuk kepentingan yang lebih luas (bangsa dan negara), bukan semata kepentingan kelompok maupun pribadi.
Yang menjadi masalah adalah jika yang terpilih sama sekali tidak memiliki pemahaman konsep berpikir berbangsa dan bernegara yang komprehensif sehingga kesulitan dalam membuat keputusan strategis.Â
Akhirnya disertakan dalam kewenangannya orang-orang dengan latar belakang konsep berpikir kebangsaan yang kuat (militer) untuk membantu membuat keputusan besar yang penting, sejatinya jika sebagai pemimpin nasional memiliki bekal konsep pikir berbangsa bernegara yang utuh maka dalam menjalankan fungsi kerja akan lebih maksimal upaya-upaya yang dilakukan hingga sampai ke tujuan. Efisiensi dan efektifitas adalah ruh dalam mencapai sebuah tujuan.
Seperti pemerintahan saat ini dengan latar belakang pengusaha namun memiliki popularitas tinggi sehingga mendapatkan amanah sebagai RI 1 kemudian dirasakan  dampak kepemimpinannya lebih riskan jika dibanding kepemimpinan dengan latar belakang militer. Akibatnya ruang publik nasional sering gaduh karena belum muncul rasa percaya yang kuat dari rakyat kepada sang pemimpin.
