Jika bukan karena sang gubernur Papua, Â 'Lukas Enembe' Â mungkin berita tentang memasuki wilayah lain tanpa dokumen resmi di perbatasan tidak akan viral seperti ini.Â
Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pribadi karena cocok dengan therapy syaraf kaki yang dilakukan, dengan menggunakan jalan alternatif tradisional yang disebut jalan tikus biasa digunakan oleh masyarakat di kedua negara untuk menyeberang ke dan dari Papua Indonesia- Papua Nugini (PNG). Jika melihat jalan tikus dimaksud yang berada di perbatasan kedua negara, terlihat bahwa jalan tersebut sudah lama dan biasa digunakan bagi interaksi masyarakat perbatasan di kedua negara, bahkan tidak ada pos penjagaan di perbatasan dari kedua negara. Sangat yakin bahwa munculnya jalan alternatif tradisional ini akibat suku budaya yang sama antara masyarakat Papua Indonesia dan masyarakat PNG, di samping masyarakat PNG di perbatasan masih menggunakan bahasa Indonesia. Kentalnya sosial budaya masyarakat perbatasan di dua negara tersebut tidak bisa dipisahkan walau mereka terpisah oleh batas negara, hal ini sulit dihindari karena ini adalah kealamiahan semesta. Jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat kedua negara untuk melintas dalam mendukung keperluan/kebutuhan masing-masing, tanpa perlu membawa dokumen karena sangat dinamisnya.
Jika bicara kehidupan masyarakat di lingkungan perbatasan negara, seringkali terdengar kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam mengawasi perbatasan dari masuknya imigran gelap, atau gangguan dari luar, ataupun pengambilan batas patok wilayah yang jika tidak terawasi bisa berpindah lebih dalam ke wilayah Indonesia. Keberadaan lingkungan masyarakat di wilayah perbatasan sejatinya harus lebih bagus keadaannya agar mereka bisa turut serta menjaga lingkungan perbatasan secara tidak langsung. Jika ingin ditegaskan lagi, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan juga bisa mengawasi dan membantu mencegah bila ada kelompok yang mengganggu akan masuk wilayah Indonesia.
Namun ini sebagai tugas utama pemerintah pusat untuk memperhatikan seluruh batas-batas wilayah darat Indonesia dengan negara lain, jika ada kehidupan masyarakat di sana maka perintahkan untuk pemerintah daerah setempat turut  serta membina dan memberikan kehidupan yang layak dan lebih mudah bagi mereka, salah satunya berupaya agar ketersediaan bahan pokok/pangan mudah didapat, dengan harga murah serta kualitas yang terjamin. Kemudian hasil pertanian yang dihasilkan jika masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, agar dimudahkan dalam memasarkan hasil pertanian mereka, maka kesejahteraan masyarakat meningkat, jika sudah meningkat lebih mudah memunculkan kesadaran untuk mencintai tanah air serta selalu terjaga baik dalam arti karena mereka tinggal di wilayah perbatasan dengan penduduk dari negara lain, tidak mudah terpengaruh oleh penduduk dari negara tetangga. Sulit menghindari untuk tidak terpengaruh apalagi jika kehidupan masyarakat di negeri seberang lebih sejahtera. Tetapi Indonesia sebagai negara yang berfungsi  menjaga dan melindungi warga negaranya, maka jika penduduk di perbatasan memilih pindah ke negara tetangga secara esensi atau nilai terlihat rendah, karena dianggap tidak mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya.
Kembali lagi pada sang gubernur yang berobat ke PNG melalui jalan alternatif ke negara lain tanpa membawa dokumen resmi memasuki PNG,  jika bukan sang gubernur bisa jadi berita ini bukan berita yang menarik untuk diangkat ke publik. Di satu sisi memang sang gubernur telah melakukan kesalahan, namun di sisi lain sang gubernur sudah membuat mata kita semua melek. Tersedianya jalan alternatif tradisional yang memang tidak bisa dipisahkan karena adanya budaya sama yang kental  bukti harus turunnya kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberdayakan wilayah perbatasan darat. Hampir merata di perbatasan darat seperti ini persoalannya, karena adanya kesamaan dalam kultur. Bahkan ada di wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia (Sebatik, Nunukan) dalam satu rumah terdiri dari dua wilayah negara,  sebahagian rumahnya adalah wilayah Indonesia, sebahagiannya lagi adalah wilayah Malaysia, bagaimana kira-kira pemerintah menyikapi hal ini oleh kedua negara? Sulitnya memisahkan wilayah daratan yang sejak awal memang sudah diduduki oleh masyarakat yang memiliki kesamaan suku budaya, sehingga dengan dilakukan patokan resmi batas negara berdampak pada hubungan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Mengharukan situasi seperti ini, sepanjang mereka tidak dipisahkan dalam hubungan sosial budaya, maka batas jelas antara dua negara di perbatasan hanya sebagai pegangan secara konstitusi bagi kedua negara, namun dengan tidak memisahkan hubungan antar penduduk.
Bicara tentang pengelolaan wilayah perbatasan darat sejak dahulu selalu jadi bahasan klasik, perlunya kedua negara membangun komunikasi lebih intensif bagaimana agar wilayah perbatasan terus terjaga baik dan stabil dengan menyiapkan pos-pos pengamanan atau jika perlu dibangun kehidupan prajurit TNI dengan keluarga dengan sarana prasarana lengkap untuk mencegah mudahnya masyarakat umum masuk ke negara masing-masing dari negara lainnya dapat terdeteksi dan terawasi. Lingkungan kehidupan masyarakat yang sudah lebih dulu ada di wilayah perbatasan dapat diberikan kemudahan-kemudahan dalam interaksi sosial. Jika ada masyarakat yang akan membuka pemukiman baru untuk tinggal di wilayah dekat atau di perbatasan, pemerintah provinsi harus bisa mengontrolnya. Jika sarana prasarana yang baik dibangun oleh kedua negara di perbatasan justru bisa membantu dalam hubungan bisnis, pariwisata, pendidikan bagi kedua negara, dengan semakin  terberdaya wilayah perbatasan akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dan terjamin dari semua sisi. Diperlukan upaya diplomasi terus menerus dan matang demi terwujudnya transportasi darat yang terjamin baik seperti di perbatasan di negara maju lainnya (Amerika-Kanada), sebagai alternatif ke negara lain tidak harus menggunakan transportasi udara.
Jadikan momen sang gubernur berobat ke negri sebrang dengan memilih jalur alternatif tradisional yang dianggap lebih cepat untuk membangkitkan upaya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri Indonesia mampu mewujudkan wilayah perbatasan menjadi lebih menarik dengan menyiapkan infrastruktur yang baik bisa menjadi tujuan wisata masyarakat di kedua negara. Karena keberadaan dekat antar dua negara yang membuat seolah para turis domestik dan mancanegara sudah berkunjung kedua negara sekaligus. Dengan demikian masyarakat sekitar kehidupannya lebih maju secara ekonomi dan juga wawasan pikir otomatis keamanan terwujud. Jika pola seperti ini dibangun oleh pemerintah pusat dan didukung pemerintah provinsi akan sangat berguna sekali karena wilayah perbatasan selama ini sering jadi sumber masalah atau bahkan dibiarkan menjadi lahan tidur yang justru digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia bisa maju jika mau membuka hubungan lebih terbuka dengan negara yang berbatasan darat khususnya agar hubungan menjadi lebih hangat dan kemanfaatannya bagi masyarakat di kedua negara sebagai solusi.
