Mohon tunggu...
Susilawati
Susilawati Mohon Tunggu... Penggiat Medsos. Sadar Berbangsa dan Bernegara. Jadilah pemersatu.

Penggiat Medsos. Sadar Berbangsa dan Bernegara. Jadilah pemersatu.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Demokrasi Indonesia

30 Oktober 2020   18:00 Diperbarui: 30 Oktober 2020   18:02 43 0 0 Mohon Tunggu...

Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada demokrasi Indonesia? Sistem politik demokrasi juga dianut oleh negara-negara di dunia seperti Amerika, Korea Selatan, Perancis dan beberapa negara lainnya. Kebebasan dan kesetaraan berpendapat yang sama bagi setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi kehendaknya di ruang publik dengan tetap menjaga dan menghormati hak  berpendapat orang lain. Bukan karena sudah diberi kebebasan namun tiada batas dan menjadi liar serta merepotkan diri sendiri.

Demokrasi didasarkan pada kepemilikan dukungan terbanyak itulah kemenangan dan kebenaran, sementara ini yang dipahami oleh demokrasi di Indonesia saat ini. Jika kualitas dari sumber daya manusia/warga bangsanya belum sama merata baik mulai dari pendidikan dan kesejahteraan/ekonomi maka terpilihnya pemimpin oleh mayoritas suara masyarakat tersebut itu menjadi kultus. Walau jika diperhatikan bahkan pemimpin yang terpilih tersebut bisa jadi belum memenuhi kriteria seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang dibutuhkan real oleh situasi saat itu.

Demokrasi yang terjadi dan dirasakan di Indonesia masih terus mencari bentuk. Karena kebenaran itu adalah mayoritas dari dukungan suara rakyat, maka sulit mendapatkan ruang dalam menyampaikan aspirasi saat berjalannya proses penyelenggaraan bernegara karena dianggap sudah clear dieksekusi saat pemilu dalam memilih pemimpin yang dipilih secara demokrasi. Umumnya jika sudah terpilih secara sah seorang Presiden maka itu adalah konstitusi. Seluruh rakyat harus taat dan patuh terhadap kebijakan yang dijalankan oleh kepemimpinan pemerintahan yang sah tersebut. Karena ia yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertinggi untuk menjalankan amanah rakyat, program-program kerja yang sudah ditentukan dan dikerjakan dengan metodenya.

Tidak ada pemimpin/Presiden/pemerintah yang berniat tidak baik terhadap negara dan bangsanya, karena fungsi negara adalah menjaga, melindungi dan mensejahterakan rakyat. Namun tidak mudah mewujudkan itu mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan jumlah penduduk sangat besar, diutamakan mengedepankan sinergitas dan koordinasi yang kuat antar elemen pemerintahan itu sendiri. Apapun kendalanya, sejatinya pemerintah lebih tahu cara menanganinya.

Terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap beberapa tokoh yang berseberangan dengan pemerintah, karena dianggap sudah di luar batas wajar khawatir memprovokasi lainnya harus disikapi dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah baru dalam arti pemerintah melakukan pengebirian terhadap demokrasi yang dianut dan sebagai urat nadi dalam pengelolaan penyelenggaraan bernegara. Berat memang menjalankan sistem demokrasi, setiap warga negara harus sadar dan paham akan posisinya sebagai bagian dari proses kehidupan berbangsa tapi inilah sistem terbaik saat ini yang diharapkan  memunculkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Sistem demokrasi yang sudah lebih 20 tahun dijalankan,  sebagai bentuk kecintaan anak bangsa terhadap tanah air agar tidak salah arah dalam mengelola negara. Mengajak duduk bersama mencari jalan tengah agar selain mendapatkan solusi tetapi telah terjalin pula hubungan baik dari semua pihak yang berbeda pandang. Memang berat menjalankan amanah besar dari rakyat, tanpa direcoki saja tidak mudah apalagi jika selalu ada gangguan yang dikhawatirkan mengarah pada terganggunya stabilitas negara, maka fokus pemerintah bisa terpecah dan kinerja tidak bisa maksimal.  Itulah barangkali yang terjadi saat ini dalam demokrasi Indonesia dan menjadi dilema. Harus disadari bahwa semua memiliki hak yang sama dalam mengutarakan aspirasi namun harus berpegang pada batasan etika dengan menghargai pendapat/aspirasi orang lain yang berbeda.

Kadang masyarakat mudah sekali menilai bahwa akibat seorang pemimpin bermain aman di masa lalu berdampak pada situasi saat ini. Bukan bermain aman, karena ada kewibawaan dan tanggung jawab besar di pundaknya, maka pemimpin sangat berhati-hati dalam setiap memutuskan sebuah kebijakan karena tidak mau mempertaruhkan negara dan bangsa yang besar ini. Pemimpin yang paham geostratetegi dan geopolitik negaranya akan fokus selalu pada rule konstitusi apapun masalah yang dihadapi.
Pertimbangan dari semua sisi memberikan manfaat baik dan merata bagi rakyat dengan dampak resiko buruk paling kecil. Jika terkait rakyat maka melakukan perubahan  harus dengan halus tidak terasa dan tanpa disadari sudah terjadi perubahan ke arah kesejahteraan kemakmuran. Jika perubahan dilakukan dengan cepat khawatir berdampak gejolak otomatis menimbulkan kericuhan. Hal seperti ini harus menjadi pedoman bagi pemimpin utama pemerintah dalam bekerja.

Seperti dalam memutuskan sebuah kebijakan melalui UU yang baru-baru ini terjadi, DPR memutuskan UU Omnibus Law tanpa melalui prosedur pembahasan sesuai tata tertib di DPR, dan tidak adanya draft UU dalam bentuk naskah yang seharusnya dibacakan saat keputusan akhir di sidang paripurna, wajar jika akhirnya partai Demokrat mengkritisi dan tidak mendukung upaya DPR dengan kinerja yang demikian. Karena dilakukan dan diputuskan dengan cara/metode yang belum memenuhi unsur adil bagi semua pihak dan diumumkan  masih dalam situasi wabah covid belum reda, maka Demokrat menganggap UU tersebut cacat secara substansi dan prosedur. Akhirnya berdampak pada gejolak masyarakat utama bagi buruh dan tenaga kerja untuk menuntut keadilan dalam UU Omnibus Law dengan melakukan aksi demo. Sejauh itu, ini adalah hal yang wajar dalam demokrasi, yang disayangkan jika demo tersebut ditunggangi atau disusupi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dan anarkis berdampak pengrusakan fasilitas umum dan itu menjadi ranah polisi untuk menindak pihak-pihak yang telah merugikan negara dan mengganggu ketertiban lingkungan masyarakat. Demokrat justru menerapkan dan menjalankan  bagaimana proses demokrasi yang digerakkan oleh kaum milenial mampu mengingatkan pemerintah untuk tidak salah arah. Bukan mencari-cari kesalahan pemerintah, ini berbeda, spirit perjuangan Demokrat di jalur konstitusi jika kinerja pemerintah baik maka didukung sebaliknya jika tidak tepat maka sebagai kaum milenial akan mengkritisi dengan keras. Jika sudah tahu ada yang tidak tepat namun dibiarkan lalu kepada siapa rakyat mengadu dan bersandar dan berlindung? Demokrat mengambil peran ini, ada selalu untuk rakyat yang butuh untuk dibantu.

Demokrasi itu mahal, akhirnya terfilter baik mana pendemo damai yang memang sedang memperjuangkan hak nya, mana penyusup yang ingin membuat onar. Namun sudah disikapi dengan tegas oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Harapannya ke depan melakukan aksi demo dapat lebih tertib sebagai simbol demokrasi Indonesia berproses baik.

Pada akhirnya, pertanyaan dari ketua umum PDIP yang mengatakan dimana sumbangsih milenial pada negara dan bangsa, jawabannya ada di partai Demokrat. Partai Demokrat akan terus menjalankan fungsi mengawal arah negara dalam demokrasi. Terlihat jelas disini partai Demokrat dan PDIP menjadi dua kekuatan partai yang saling tarik menarik, dapat saling mengisi dan saling melengkapi untuk sempurna sesuai amanah konstitusi, bukan berposisi sebagai lawan atau musuh tapi lebih ke fungsi chek and balance jika fungsi DPR tidak maksimal. Sejatinya kedua partai ini menjadi leader party di Indonesia karena memiliki kekuatan kritisi saling melengkapi dan menyempurnakan dalam proses kehidupan bernegara. Harapannya ke depan dua partai ini menjadi konsentrasi dalam demokrasi antara yang sedang menjalankan kekuasaan dan sebagai pengontrol kekuasaan (di luar pemerintahan). Maka demokrasi di Indonesia semakin terlihat jelas bentuk dan arahnya serta memudahkan menjalankan sistem demokrasi yang baik dan sehat otomatis efektif dan optimum tujuan tercapai.

Jika sadar sudah melalui demokrasi yang amat berliku selama ini dan menyedot banyak energi serta biaya, maka pilihan baru ini dapat menjadi formula baik bagi demokrasi Indonesia. Bangsa Indonesia harus menikmati seluruh proses kehidupan berbangsa lebih santai, gembira maka kualitas sebagai bangsa yang terkenal besar spirit religinya, akan menumbuhkan aura kebahagiaan yang selalu menyelimuti, siapapun pemimpin terpilih ke depan nantinya. Kondisi inilah yang dibutuhkan bangsa Indonesia agar terwujud kehidupan aman, damai, harmoni, makmur, sentosa, yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang berkeadaban.

Jakarta, 30 Oktober 2020.
Dr. SusiLawati M.Han
Wakadep Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP PD.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x