Tesis saya di Universitas Pertahanan dengan judul peran organisasi kepemudaan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta, meneliti tentang visi, misi, sikap/perilaku, karakter, hubungan antar kader organisasi kepemudaan. Banyak informasi yang didapat bahwa kader organisasi pada level bawah sering terlibat bentrok yang mengganggu kenyamanan hidup di ruang publik, di sisi lain para petinggi organisasi tersebut bisa saling menghormati dan menjaga hubungan baik dalam banyak hal. Seperti ada benang terputus antara elit organisasi dengan kader di bawahnya.
Begitu juga yang dirasakan pada budaya dalam kehidupan berbangsa, seringkali yang berbenturan adalah rakyat di bawah, namun elit/tokoh bangsa dapat menjalin hubungan dengan sangat harmoni antar sesama mereka, sejatinya hal ini dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup lebih damai, tenang dan harmoni.
Begitupun juga yang terjadi pada institusi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia), dimana anggota/prajurit dari kedua institusi sering terlibat benturan antar sesama mereka hanya karena soal sepele yang memicu tindakan ekstrim yang merugikan dan mengganggu kenyamanan masyarakat umum mengingat kedua institusi adalah ruhnya sebagai penjaga perdamaian, keamanan dan ketertiban justru sebaliknya dirasakan. lagi-lagi dirasakan seperti ada jarak dari elit kepada anggota pada level di bawahnya. Padahal para petinggi kedua institusi cukup harmoni dan hangat hubungannya dalam banyak kerjasama konteks sebagai penjaga keamanan bangsa dan negara.
Apakah sikap korsa kepada korps yang terlalu kuat yang melekat pada anggota organisasi/institusi, sebagai WNI yang selalu berteriak NKRI harga mati sehingga tanpa disadari salah dalam mengartikan dan memahami spirit korsa tersebut?
Sulit menghindari tidak terjadi gesekan antar kelompok yang berbeda, apakah karena faktor ekonomi atau kurang harmoni dan akrab hubungan antar kader dalam organisasi/institusi, baik atasan kepada bawahan dan sebaliknya. Selama ada perbedaan/kelompok/organisasi/instituasi, kejadian seperti yang terjadi pada polsek Ciracas dan Polsek pasar Rebo akan terus ada walau ke depan harapannya semakin terminimalisir dan hilang.
Jika diberi amanah dan kepercayaan untuk mengubah wajah Indonesia khusus fokus pada pembenahan kinerja TNI-POLRI maka, terbaik adalah menyederhanakan aturan dalam Undang-Undang (UU) agar lebih mudah dipahami untuk menjalankan peran dan fungsi dari masing-masing institusi tersebut. Momen kericuhan seperti ini harus menjadikan kedua institusi saling koreksi diri agar dapat membentuk satu titik kesepakatan yang sifatnya saling mengisi, melengkapi dan menguatkan.
TNI - POLRI adalah sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia. Sejatinya prajurit TNI dibentuk untuk berperang di medan perang, sementara selama tidak ada perang mereka harus terus siaga sehingga lupa jika sedang berada pada situasi normal, sulit terkendali jika muncul hal-hal yang tidak pas karena secara umum mereka tidak dipersiapkan untuk berpikir resiko setelah berperang, buat mereka terpenting adalah terus bersikap fight. Psikology militer harusnya dapat membantu mengendalikan hasrat perang prajurit jika dalam keadaan tidak perang.
Dalam mewujudkan kinerja kedua institusi tersebut, TNI dan POLRI harus saling mendukung dalam mewujudkan rasa aman bagi lingkungan sosial, bermasyarakat, Â berbangsa setiap saat. Kesadaran ini harus dibangun sejak awal mereka mendapatkan pendidikan pada institusi masing-masing mengingat dalam pelaksanaan pendidikan selalu bersama-sama.
TNI yang memiliki tupoksi menjaga dan melindungi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara dan bangsa (stabilitas negara) dari ancaman, gangguan yang berasal dari luar negeri (invasi militer) dan dari dalam negeri (radikalisme/teroris/narkoba). Serta anggaran TNI berasal dari kementerian pertahanan dapat memberi dampak keadilan dalam mewujudkan anggaran sesuai kondisi/kebutuhan saat ini.
POLRI dalam melaksanakan tupoksi pada penegakkan hukum, mewujudkan ketertiban masyarakat (mengayomi, melindungi dan melayani) dalam interaksi sehari-hari. Ruang lingkup yang dinamis karena selalu terkait dengan dinamika lingkup sosial, kinerja polisi yang siaga selama 24 jam adalah kebutuhan bagi terwujudnya lingkungan aman, nyaman agar masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan tenang dan lebih produktif.Â
Anggaran kepolisian idealnya sebagai penegak hukum bisa dimasukkan dalam jajaran yudikatif (pengadilan, kejaksaan). Indonesia menganut sistem trias politika (pembagian kekuasaan) dalam penyelenggaraan bernegara (legislatif sebagai pembuat UU, eksekutif sebagai pelaksana UU, dan yudikatif sebagai penegak hukum/keadilan).
