Amanah Besar yang Dipercayakan Rakyat adalah Tugas Besar yang Harus Diselesaikan Pemerintah

Pada umumnya dapat dibedakan antara memimpin sebuah perusahaan dengan memimpin negara. Kepemimpinan perusahaan itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah para pemegang saham, ide dan tujuan ditetapkan oleh pemegang saham dan pelaksanaan program-program rencana kerja dilaksanakan oleh pegawai/pekerja di perusahaan tersebut. 

Tentunya dengan merekrut orang-orang yang ahli di bidang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu keuntungan profit, keuntungan tersebut digunakan untuk operasional perusahaan serta kesejahteraan pemilik saham dan pekerja. Hanya sampai disitu tanggung jawabnya. 

Bila perusahaan untung maka perusahaan maju dan terus berjalan, namun bila perusahaan bangkrut maka akan tutup dan bisa membuka perusahaan baru dengan nama lain, begitulah polanya. 

Beda dengan mengelola atau menjalankan sebuah negara, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang mengaspirasikan apa yang menjadi kebutuhan yang harus dikerjakan oleh pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) serta memastikan dan mengontrol pemerintah dalam mengerjakan program kerja yang diharapkan tersebut. 

Tujuannya bukan semata keuntungan profit/materi/ekonomi tetapi memastikan bahwa kekondusifan rakyat, negara stabil baik dari politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan nasional. 

Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin negara yang mampu mewujudkan itu dengan kriteria harus memiliki pengalaman hubungan internasional, wawasan pikir kebangsaan yang luas dan mumpuni agar dalam setiap membuat keputusan selalu berdasarkan pertimbangan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Sejatinya dengan sistem politik pemerintahan demokrasi harus kedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab. 

Dengan demikian lebih mudah mewujudkan apa yang menjadi kehendak rakyat, soal ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi seluruh masyarakat agar dapat hidup layak, kesehatan yang menjadi pondasi dasar bagi rakyat, setiap WNI dapat menggunakan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bebas biaya, pendidikan juga menjadi pondasi kuat agar rakyat dapat terdukung baik dalam memilih pendidikan yang diminati agar tercipta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu. 

Kenyamanan dan keamanan di ruang publik juga menjadi hak setiap WNI yang harus dilindungi dari berbagai kejahatan apakah kriminal jalanan atau hukum. Jika pemerintah bisa fokus pada hal mendasar seperti ini, tidak ada lagi masalah yang lebih krusial muncul. Hal tersebut harus menjadi spirit yang selalu dipegang teguh pemerintah dalam setiap membuat kebijakan.

Pemerintah harus berpegang kuat pada stabilitas negara dalam setiap keputusannya dalam membuat kebijakan apalagi yang bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat, karena tanggung jawab yang besar bagaimana dampak baik dan buruk dari keputusan yang dibuat, terbaik harus selalu dapat meminimalisir dampak buruk. Pemerintah harus berorientasi pada keuntungan jangka panjang tapi bukan jangka pendek dalam setiap keputusan yang diambil. Karena keuntungan jangka panjang sangat berkaitan dengan kondusifnya bangsa dan negara. 

Adanya tanggung jawab besar dalam membuat program kerja karena membutuhkan biaya atau anggaran besar maka pemerintah harus memastikan sumber anggaran yang kuat apakah yang bersumber dari pajak rakyat, dari investasi, cadangan devisa, dari hutang atau hubungan kerja sama timbal balik dengan negara tertentu. 

Dengan tersedianya anggaran yang cukup, tidak melupakan jika terjadi keadaan tidak terduga/tidak normal yang membutuhkan anggaran besar pula, akhirnya dapat mengganggu kinerja yang sudah terlanjur dijalankan, setidaknya melakukan tindakan preventif untuk meminimalisir dampak buruk.