Mohon tunggu...
Hasna A Fadhilah
Hasna A Fadhilah Mohon Tunggu... Administrasi - Tim rebahan

Saya (moody) writer. Disini untuk menuangkan unek-unek biar otak tidak lagi sumpek.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pengalihan Isu dan Krisis Politik

1 Agustus 2017   11:36 Diperbarui: 1 Agustus 2017   14:51 885
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Setelah beberapa waktu isu reshuffle kabinet berhembus kencang di kalangan istana, kini gosip tersebut malah pasang surut. Sempat ramai, kemudian tenggelam lagi. Nama-nama menteri yang diisukan diganti juga masih blur, Kompas menulis Menteri ESDM dan Lingkungan Hidup yang berpeluang besar untuk diganti, sedangkan Tempo menyoroti bahwa tiga srikandi di kabinet Jokowi dan Menteri PAN & RB lebih dimungkinkan untuk turun tahta. Lalu mana yang benar? Well, kita tak akan pernah tahu hingga sang presiden mengeluarkan keputusannya. Tapi, ada hal yang lebih menarik untuk dicermati kenapa isu pergantian kabinet ini menyeruak ke permukaan di antara problematika lain yang lebih kompleks, seperti kasus Novel Baswedan, Defisit Anggaran Negara, Kontroversi perpu, dan sebagainya. Dan hingga artikel ini ditulis, presiden sendiri belum ada ancang-ancang memanggil tokoh-tokoh yang sekiranya diproyeksi akan menggantikan pejabat sekarang. 

Melihat kondisi pemerintahan sekarang, saya malah melihat pak presiden kita sedang paranoid. Khawatir kalau Indonesia disasar jadi Suriah kedua atau bahkan menggantikan Marawi. Belum lagi beban dari partai untuk maju lagi di pilpres 2019, jadi apa-apa yang terlihat mencurigakan dan memiliki bibit untuk menurunkan elektabilitasnya langsung diberangus dulu sebelum tumbuh besar. Belajar dari kasus Mesir dengan Ikhwanul Muslimin yang digeser, saya rasa banyak juga pihak sekuler terganggu dengan masuknya kalangan ulama dalam politik. Karena saat sendi-sendi agama sudah masuk, pendompleng proyek negara mungkin tidak akan leluasa bergerak menggerus uang rakyat, dan keuntungan para kapitalis bisa jadi lebih sedikit. Sebagai akibatnya: kriminalisasi tokoh jadi hal yang biasa, KPK pun terlihat seperti musuh bersama, memperbanyak utang alasannya untuk pembangunan fisik dan manusia, dan sebagainya.

Layaknya kita sedang di kebun binatang, kemudian kita melewati kandang singa, dan saat melihat hewan tersebut dari jauh, kita langsung mengambil batu untuk dilempar ke binatang tadi jauh-jauh. Padahal belum tentu si singa akan menerkam kita. Namun kita yang panik, buru-buru mengambil tindakan gegabah, mungkin awalnya mereka bertingkah jinak, tapi bisa jadi mereka bisa mengamuk dan betul-betul menerkam kita. Nah, sekarang kuncinya mau sampai kapan kondisi ini berlangsung? Mungkin masyarakat bisa dialihkan perhatiannya untuk sementara, tapi Pak Jokowi, saya rasa daripada melancarkan pengalihan isu kok ya lebih baik kalau evaluasi kabinet tidak sekedar obrolan kopi semata, tapi betul-betul dilihat dari rapor kinerja. Bahkan, saya rasa ada tokoh yang kinerjanya tidak bagus-bagus amat tapi masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Tidak tersentuh sama sekali. Hmm.. mungkin karena kontrak politik beliau sampai dua periode kali ya? 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun