Politik Pilihan

Ketika Grup WA Pecah Kongsi karena Politik

6 April 2018   14:28 Diperbarui: 6 April 2018   14:55 729 2 2

Beberapa waktu lalu, grup WA kawan kuliah saya yang biasanya senyap kayak kuburan, tiba-tiba berubah jadi pasar malam: mendadak dangdut, eh mendadak rame! Yang biasa jadi silent reader ikutan komen. Yang biasa jadi kompor, kini makin meleduk. Apa pasal? Pilkada serentak 2018. 

Teman saya yang seorang PNS, tiba-tiba mengirimkan gambar sepasang calon yang baru saja selesai mendaftarkan diri di KPU setempat. Melihat gelagat tim sukses sudah melancarkan kampanye awal, kawan saya yang lain kemudian menyindirnya dengan halus: "lah bukannya PNS harus netral, masbro?"

"Duh, jangan suudzon dulu mas. Ini saya hanya menyebarkan informasi bahwa beliau berdua sudah mendaftarkan diri ke KPU. Intinya saya ingin memberitahu teman sejawat siapa saja yang akan menjadi calon pemimpin daerah kita."

Tidak lama kemudian, klarifikasi yang bersangkutan malah dibalas dengan peraturan KemenPAN dan RB mengenai larangan berpolitik dan menjadi tim sukses bagi pasangan yang maju ke pilkada. Bukan hanya sekali. Link tautan peraturan dan screenshot larangan selfie dan menyebarkan kampanye medsos diunggah kawan saya sebanyak tiga kali, agar hatricknya tidak kalah dengan Cristiano Ronaldo dari Real Madrid. Tidak berhenti sampai disitu saja, diskusi berlanjut dari topik netralitas PNS hingga track-record calon kepala daerah yang terindikasi menerima uang korupsi.

Bagaikan diserang menggunakan jurus kapak geni 212, kawan saya yang menolak dikatakan tidak netral dan pendukung loyal incumbent pun naik pitam. Selain yang mengingatkan mengirimkan pesan tersebut di grup, ternyata ia dibombardir link dengan pesan sama melalui personal chat. 

Spamming bertubi-tubi itu semakin menjengkelkan baginya karena sang pengingat tidak bernama atau tidak memiliki identitas jelas baik nama dalam kontaknya maupun foto profilnya. Alhasil, ia mencurigai bahwa si pengirim adalah oknum penyelundup yang sejatinya bukan satu almamater kami dulu.

Ia yang tidak terima digentayangi oleh panwaslu abal-abal, akhirnya kembali melaporkan akun ini di grup dan berharap admin grup segera mendepak dia karena sudah mengganggu ketentraman jiwa dan memancing anggota grup lain melabeli dirinya tidak netral. Namun pernyataan dan keinginan kawan PNS saya ini menjadikan grup terbelah menjadi beberapa kubu yang lebih heboh dari dua kubu demo Al-Maidah. 

Sesepuh grup menyatakan bahwa menyampaikan isu politik di grup sih oke-oke saja, asalkan tidak sampai memutus silaturahmi. Bagi kaum emak, grup almamater seharusnya lepas dari apapun yang membuat pusing kepala berbie, termasuk politik pilkada dan tetelannya. Sedangkan pihak ketiga lebih memilih opsi untuk mendepak dua orang tersebut dari grup dan mengubah grup almamater menjadi grup arisan 2018 yang ujung-ujungnya menyindir siapapun yang belum lunas bayar iuran kas (lho?).

Hingga artikel ini ditulis, perdebatan masih belum usai saudara-saudara, tiap pihak masih teguh pendirian bahwa opini mereka lah yang paling benar. Bahkan ketika dua pihak yang bersengketa memutuskan left dari grup, anggota lain yang tidak terima kemudian menambahkannya kembali. 

Tidak berapa lama mereka yang masih baper bergegas left lagi, eh seketika itu juga ditambahkan lagi. ehmm.. apakah pembaca mulai pusing? Saya juga! Ya sudah kalau begitu saya ingin mengingatkan saja, kalau Anda stress dan butuh piknik, matikan notifikasi grup WA dan buang saja HP-nya. Siapa tahu HP-nya bisa saya jual untuk jadi modal kampanye timses pilkada.. eh..

NB: calon kepala daerahnya sendiri sampai sekarang belum mengetahui insiden grup WA ini. Beliau-beliau katanya masih pada asyik mancing sambil ngitung berapa duit yang dikasih untuk mahar politik.