Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali dianugerahi penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan bentuk apresiasi atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah 8 kali meraih Penghargaan WTP tersebut.
Menurut Luluk Alifah selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, laporan keuangan yang disusun terdiri dari laporan realisasi anggaran. Laporan ini  menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang  menggambarkan perbandingan antara pagu anggaran dan realisasinya selama satu periode pelaporan.
"Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih berisi laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya," jelas Luluk.
Luluk juga menambahkan bahwa penyusunan laporan neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Selain itu, Komponen susunan laporan yang keempat adalah laporan operasional. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah atau kegiatan penyelanggaraan pemerintahan dalam satu periode.
Berikutnya terkait susunan laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Untuk arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
"Terakhir, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ialah laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca, dan laporan arus kas. Semoga penghargaan Opini WTP ini dapat terus dipertahankan," pungkasnya.
Pencapaian ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengelola keuangan negara secara profesional, transparan dan akuntabel. Penghargaan tersebut juga merupakan wujud Pemkab Bojonegoro untuk selalu konsisten menerapkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara.
(Sumber: Bojonegorokab.go.id)
