Setelah mencermati kejadian KPK mendatangi kantor DPP PKS, dalam rangka melakukan penyitaan mobil yang menurut KPK adalah hasil dari pencucian uang dalam kasus LHI, saya sebagai orang awam dan kurang mengerti hukum merasa ada yang tidak pas. Sebuah institusi hukum yang bernama KPK, yang tentu saja tahu apa dan bagaimana hukum dijalankan, terlihat "kurang pintar" dalam kejadian ini. Hal ini bisa terlihat dari lemahnya KPK pada saat berhadapan "hanya" dengan satpam. Keberanian satpam DPP PKS menolak kedatangan KPK untuk menyita mobil yang kata KPK hasil pencucian uang, memperlihatkan bahwa terkesan satpam "lebih pintar" dari KPK. Alasan dari penolakan tersebut menurut satpam adalah karena KPK tidak membawa surat penyitaan. Dan tentu saja wajar seorang satpam yang notabene bertugas menjaga keamanan dan aset dari tempat yang dia jaga untuk menanyakan hal tersebut. Dan sebagai satpam yang profesional dan bertanggung jawab atas profesinya, mereka berani menolak untuk menyerahkan mobil yang akan disita, setelah KPK tidak bisa memperlihatkan surat sita tersebut. Dan analisa saya ini diperkuat dengan batalnya KPK dalam melakukan penyitaan. Mana mungkin seorang satpam berani melawan institusi sebesar KPK? Disini saya hanya menyoroti dua hal. Pertama, saya menilai satpam ini punya integritas. Dia tahu bagaimana menjalankan tugas karena tahu bahwa dia harus bisa mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. Dia tidak melihat siapa yang dihadapi, tapi melihat apa yang dihadapi. Kedua, dari sisi KPK itu sendiri. Disini terlihat sekali "kecerobohan" KPK. KPK tentu tahu bahwa apa yang dijalankan harus sesuai hukum dan prosedur yang ada. Apa susahnya sih KPK membawa surat sita?(mengutip pernyataan HNW tokoh PKS). Saya tidak ingin berprasangaka kalau KPK ingin terlihat di zhalimi untuk mendapat simpati masyarakat.  Dalam hal ini saya hanya ingin menggaris bawahi bahwa mari kita bertindak sesuai aturan hukum. Mari kita dukung KPK supaya bisa berjalan sesuai fungsi dan tugas KPK itu sendiri. Jangan biarkan KPK disusupi oleh kepentingan orang atau organisasi tertentu. Jangan sampai KPK bertindak atas dasar "pesanan".
