Apa pengertian legal pluralism dan progressive law?
Pluralisme hukum sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara berdampingan dalam wilayah kehidupan masyarakat yang sama. Sebagian besar hukum dipahami sebagai hubungan, pertalian, pengaruh sosial dan penerimaan antara hukum negara yang berbeda, adat istiadat, agama dan tradisi lain yang dianggap sebagai hukum. Kata progress sendiri berasal dari kata progress yang berarti kemajuan, maka disini kita berharap hukum mampu mengikuti perubahan zaman, mampu merespon perubahan zaman dan segala landasan yang ada di dalam dirinya, serta dapat melayani masyarakat. Dengan mengandalkan aspek sumber daya manusia penegakan hukum. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang tidak terbatas pada konsep teks undang-undang, tetapi juga melihat konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Mengapa legal pluralism masih berkembang dalam masyarakat?
Karena legal pluralism  tidak lepas dari banyak kritik, yaitu: mayoritas hukum dipandang tidak mendobrak batas-batas sistem hukum yang digunakan, pluralisme hukum dipandang kurang. Dan sebagian besar aturan. Kedua, sebagian besar undang-undang digunakan untuk mendukung negara bagi keberadaan warga negara. Salah satu keberhasilan gerakan ini adalah lahirnya undang-undang tentang pengakuan dan penghormatan badan hukum lokal atas hak-hak tradisional mereka. Perkembangan konstitusi negara di Indonesia berlanjut dengan perkembangan kekuatan bangsa. Kesatuan banyak situasi di Indonesia menimbulkan banyak masalah ketika hukum di negara yang berbeda diterapkan pada suatu bisnis atau ketika timbul konflik, sehingga terjadi kerancuan hukum yang menimpa sebagian orang dan bagaimana cara menentukan hukumnya yang Mempengaruhi mereka.
Apa kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat dan apa kritik progressive law terhadap perkembangan hukum di Indonesia?
Sentralisme Hukum mendefinisikan hukum sebagai "hukum negara" yang mempengaruhi semua kelompok orang dalam yurisdiksi negara. Oleh karena itu, hanya ada satu hukum yang berlaku bagi negara, yaitu hukum negara. Hukum hanya dapat dibuat oleh lembaga negara yang ditugaskan secara khusus.
Kelemahan dan keterbatasan negara hukum telah menyebabkan berbagai kemajuan terhadapnya, baik secara konstitusional maupun konstitusional, atau dengan kata lain bahwa negara hukum dapat dihapus, misalnya untuk masalah-masalah seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian (crime against peace). perdamaian), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against society), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against kemanusiaan), karena n' atas nama keadilan, maka kepentingan korban harus diperhatikan. dan mereka yang berbuat salah, melawan hukum yang ada dalam masyarakat, atau atas nama asas-asas common law yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Hasilnya adalah dengan menerapkan asas-asas hukum harta kekayaan, maka hukum yang hidup dalam masyarakat akan terpelihara.
Bagaimana pendapat kelompok anda tentang keberadaan legal pluralisme dalam masyarakat Indonesia?
Sebagian besar undang-undang tidak secara langsung menangani masalah yang muncul di masyarakat. Namun sebagian besar undang-undang itu ada untuk memberikan otoritas hukum, pembuat undang-undang negara (legislator) dan masyarakat umum dan selain undang-undang negara, ada sistem hukum lain. . dan bahkan tanduk. dan satu sama lain. Namun paling tidak, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pilihannya sendiri tentang sistem hukum yang diyakininya dapat mengatur peristiwa kehidupannya dan menyelesaikan konflik di antara mereka. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi proses pengembangan kebijakan. Termasuk dalam pasal ini adalah KUHP. Restrukturisasi proses pembangunan hukum dilakukan dengan mengadopsi undang-undang yang memberikan dukungan dan perlindungan penuh terhadap sistem hukum selain hukum perdata, tetapi juga hukum adat dan hukum agama, termasuk sistem hukum perdata (the system of domestic regulation) dari . ada dan hidup normal. dan bekerja di masyarakat.
Bagaimana pendapat kelompok anda tentang mengapa progressive law di Indonesia berkembang?
Hukum adalah alat bagi manusia, merupakan aspek yang terisolasi dari sistem hukum dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dilihat dari kepentingan internal sistem hukum itu sendiri, argumentasi integritas dapat dipahami. Oleh karena kemampuan merespon sistem hukum apapun tinggi, pemenuhan janji respon tergantung pada situasi politik yang mendukungnya. Perundang-undangan yang responsif menunjukkan suatu negara memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan masalahnya, menetapkan prioritas, dan membuat komitmen penting. Karena hukum reaksioner bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Mempromosikan tujuan sosial dan menanamkan semangat perbaikan diri dalam pemerintahan. Dalam konteks kebijakan pembangunan, pembangunan hukum dalam masyarakat yang majemuk dapat diartikan sebagai suatu sistem kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memungkinkan setiap orang berkonsentrasi pada budaya semua ras atau etnis.
