Akses dan Literasi untuk Ekonomi Inklusif

Dalam mewujudkan tata kelola ekonomi inklusif bagi pemuda, perempuan, dan disabilitas, salah satu hal yang mesti dipersiapkan adalah ekosistem positif. Ekosistem ini berupa aksesibilitas pengetahuan dan kecakapan literasi, khususnya literasi digital. Aksesibilitas yang mudah dan kecakapan memungkinkan ketiganya dapat mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih inklusif, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.   Kendati saat ini, ekonomi digital berkembang dengan pesat, nyatanya tidak serta merta mampu mendorong distribusi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Pada 2021 Bank Dunia menilai bahwa tingginya angka penggunaan layanan internet berbanding terbalik dengan manfaat yang dirasakan pada berbagai lapisan masyarakat. Ekonom senior Bank Dunia, Sailesh Tiwari (Kompas, 29 Juli 2021) memperhitungkan bahwa kontribusi ekonomi digital terhadap total pendapatan nasional baru sekitar 4,25 persen. 

Artinya masih perlu optimalisasi keberadaan layanan digital sebagai roda ekonomi inklusif di tengah masyarakat.  Maka tak heran, Presidensi G20 turut mengangkat persoalan ini sebagai isu prioritas yang harus segera diselesaikan secara kolaboratif oleh seluruh negara, terutama untuk memperbaiki perekonomian pasca pandemi COVID-19.  

Wacana transformasi digital dalam Presidensi G20 menjadi salah satu dasar perbaikan perekonomian negara pasca pandemi. Diskusi ini tentu menjadi harapan sekaligus angin segar bagi Indonesia secara khusus agar mampu beranjak dari bayang-bayang dampak pandemi.  

Kesenjangan dan kecakapan digital

Utamanya, untuk mendukung persoalan inklusivitas ekonomi bagi para pemuda, perempuan, dan disabilitas, para kolaborator atau pemangku kebijakan penting untuk memperhatikan kesenjangan dan kecakapan menggunakan layanan teknologi informasi. 

Kesenjangan digital tak dapat dimungkiri masih menjadi penghambat ketika dihadapkan pada perluasan layanan ekonomi di tengah masyarakat. Ketika kesenjangan ini mampu diurai, maka hasilnya tentu diharapkan berbanding lurus dengan kecakapan berselancar dengan teknologi.  

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba beberapa waktu lalu mengatakan bahwa G20 Empower mendorong peningkatan keterampilan digital dan literasi digital bagi kaum perempuan merupakan salah satu langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di bidang tersebut.  

Mira selaku ketua kelompok kerja ekonomi digital Presidensi G20 Indonesia menuturkan bahwa G20 Empower ingin memastikan kesenjangan gender terutama di bidang digital semakin mengecil.  

Untuk itu upaya kolaboratif melalui transformasi digital menjadi salah satu dari sekian banyak alternatif solusi untuk mengoptimalisasi akses ekonomi perempuan, para pemuda, dan para penyandang disabilitas.  Melalui itu, diharapkan  dapat menumbuhkan ekonomi yang inklusif sebagai upaya memulihkan ekonomi dunia di tengah pandemi. 

Bank Indonesia yang berperan sebagai pendorong agenda prioritas dalam jalur keuangan pada Presidensi G20 berada di jalur yang tepat dengan memanfaatkan forum ini semaksimal mungkin guna menyusun rekomendasi upaya mengatasi tantangan disparitas ekonomi digital di tengah masyarakat, khususnya bagi para kaum perempuan, pemuda, dan saudara kita disabilitas.