Akses dan Literasi untuk Ekonomi Inklusif

Kesenjangan aksesibilitas dan kecakapan digital mestinya dua hal pertama yang patut dipertimbangkan dalam mewujudkan ekonomi inklusif. Melalui serangkaian diskusi antar Gubenur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari para negara peserta menjadi wujud pertama untuk mendorong penyediaan aksesibilitas dan pemberdayaan kecakapan digital. 

Karena bagaimanapun, tanpa keduanya ini, maka semangat untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui transformasi digital yang inklusif bagi kelompok tertentu akan sulit diwujudkan. Kesadaran menghadirkan akses yang lebih mudah dan mengoptimalkan pemberdayaan kaum perempuan dan disabilitas, serta para pemuda mutlak dilakukan.   

Apalagi menurut catatan Chair W20 Indonesia Handriani Uli Silalahi beberapa waktu lalu, bahwa upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja berjalan lambat dan diperparah oleh COVID-19, sehingga  lima persen perempuan kehilangan pekerjaan pada 2022 dibandingkan 3,9 persen laki-laki. 

Momentum

Presidensi G20 tentu menjadi momentum peningkatan transformasi digital dalam sektor ekonomi untuk  menjadi lebih inklusif. Dorongan untuk menghadirkan akses yang lebih mudah dan banyak kepada para kelompok sasaran/rentan merupakan langkah awal. Kedua, setelah menyediakan aksesibilitas maka upaya peningkatan literasi digital ekonomi perlu disiapkan oleh pemerintah. 

Tuntutan kualitas terhadap perubahan ini dapat mengacu pada data Bank Dunia setahun silam, bahwa pesawatnya layanan ekonomi digital mesti berbanding lurus dengan manfaatnya keapda semua lapisan masyarakat. 

Tantangannya adalah memastikan bagaimana hambatan struktural dan legal bagi perempuan, para pemuda, dan kaum disabilitas yang memimpin dan menjalankan UMKM bisa teratasi. Dan pada saat yang sama meningkatkan akses mereka ke sumber daya keuangan dan jejaring untuk mengembangkan bisnisnya.  

Yang jelas, pemerintah melaksanakan presidensi ini melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan seperti W20, U20 di berbagai kota menjadi langkah awal untuk mewujudkan infklusivitas ekonomi bagi perempuan dan pemuda. Wacana kebijakan peningkatkan kontribusi kedua kelompok ini selalu mencuat di tengah kegiatan yang dihelat pada November mendatang di Denpasar, Bali. 

Wacana pemberdayaan rekan disabilitas juga tak kalah masif dibanding keduanya, maka komunikasi kebijakan dalam perhelatan itu meski menjadi titik perubahan nyata. 

Bahwa pertemuan November 2022 nanti tak boleh hanya menghasilkan dokumen rekomendasi saja, namun lebih dari itu bahwa hadirnya langkah nyata di tengah para perempuan, pemuda, dan disabilitas dunia, khususnya di Indonesia. 

Dengan demikian harapannya, tiga isu prioritas untuk mencapai transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan benar-benar terwujud bagi dunia dan Indonesia.