Ekonomi

Ramai-Ramai Pakai Non Tunai

24 November 2016   17:18 Diperbarui: 15 Maret 2017   20:00 48 4 3
Ramai-Ramai Pakai Non Tunai
Bank Indonesia gencar mensosialisasikan GNNT seperti yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara, 17 November 2016, lewat event BI Goes To Campus Bersama NET (dok.pribadi)

Dalam transaksi jual-beli menggunakan uang tunai, ada macam-macam fenomena yang terjadi. Sebut saja permenisasi, silap kira, dan tukang-menukang kuitansi. Fenomena ini barangkali sering kita alami. Beberapa menanggapi dengan gerutu, sebagian biasa saja, dan ada pula dengan happy.

Permenisasi

Fenomena ini mulai muncul di tengah menjamurnya minimarket dan ditetapkannya Rp 50,00 sebagai pecahan terendah uang kartal. Saat membayar total belanja sejumlah Rp 9.625,00 dengan pecahan Rp 10.000,00, maka dua buah permen menjadi ganti kembalian. Dua buah permen seharga Rp 200,00 menjadi pengganti kembalian Rp 375,00. Pembeli menerima dengan pasrah, sedangkan minimarket dapat untung Rp 175,00.

Nilai Rp 175,00 memang kecil. Namun, jika dalam sehari sebuah minimarket melakukan transaksi serupa sebanyak 100 kali, mereka mendapat keuntungan Rp 17.500,00. Ada berapa minimarket yang melakukan transaksi demikian? Hampir rata. Mirisnya, pembeli tak diperkenankan membayar belanjaan dengan permen.

Silap Kira

Pada sebuah situasi, pembeli dengan total belanja Rp 100.000,00 memberikan 20 lembar pecahan Rp 5.000,00 kepada penjual. Penjual kemudian menghitung uang yang diberikan. Hanya 19 lembar. Dia menghitung ulang. Ternyata dua lembar saling menempel karena lecek.

Penghitungan ulang pecahan Rp 5.000,00 itu memang tak sampai memakan waktu satu menit, tapi cukup menyita waktu pembeli lain yang mengantri di belakang. Dan waktu bisa tersita lebih banyak jika pembeli di depan misalnya membayar dengan pecahan Rp 5.000,00 dan Rp 2.000,00.

Bagaimana pula jika kita mengantri di urutan keempat dan tiga pembeli di depan kita membayar dengan pecahan-pecahan kecil dan penjual selalu silap menghitung? Kita mungkin sabar, tapi waktu banyak terbuang. Di samping silap kira, tak jarang pula terjadi salah memberi uang kembalian. Bisa lebih, bisa kurang. Menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Tukang-menukang Kuitansi

Seseorang diminta memfotokopi berkas-berkas sebuah lembaga sebanyak 10 lembar. Satu lembar dikenakan tarif Rp 100,00. Namun, dalam pencatatan bon atau kuitansi dia meminta dituliskan @ Rp 150,00. Bahkan, jika tindakan seperti ini dianggap kewajaran dan tak jadi masalah bagi rekan-rekannya satu lembaga, dapat ditulis @ Rp 200,00.

Bagi pemilik usaha fotokopi pun tak jadi soal. Terpenting pemasukan lancar. Maka, jadilah biaya Rp 1.000,00 ditulis Rp 1.500,00 atau Rp 2.000,00. Rp 500,00 atau Rp 1.000,00 masuk kantong. Jumlah Rp 500,00 atau Rp 1.000,00 memang kecil. Namun, jika dalam sehari tindakan serupa ini dilakukan 10 orang di 34 provinsi se-Indonesia, maka terjadi korupsi Rp 170.00,00 atau Rp 340.000,00 secara massal di lembaga-lembaga, baik swasta maupun pemerintah.

Praktik-praktik seperti ini terjadi pada banyak kasus, seperti perjalanan dinas yang menukangi biaya transportasi, konsumsi, dan penginapan. Belum lagi jika kita berbicara tentang perparkiran. Betapa besar dana yang tak masuk ke kas daerah dari sektor ini karena ketiadaan karcis parkir karena ditukangi. Tak dicetak atau tak diberi juru parkir.

Ketiga fenomena di atas hanya sedikit contoh dari beberapa risiko dalam penggunaan uang tunai sehari-hari. Risiko lain misalnya rawan tindak kriminal seperti pencurian dan uang palsu. Untuk mencegah risiko-risiko tersebut, sistem pembayaran non tunai menjadi jawaban. Mudah, aman, dan efisien.

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan pada 14 Agustus 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai integrasi Electronic Data Capture (EDC) oleh 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

GNNT bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi ekonomi. Terdapat tiga bentuk transaksi non tunai, yakni paper based (cek dan bilyet giro), card based (kartu kredit, kartu debet, ATM) serta electronic based (e-money).

Dalam rangka mengenalkan dan mensosialisasikan program ini Pemerintah misalnya melakukan lewat program jaminan sosial, seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan kartu jaminan sosial tersebut masyarakat penerima dapat berobat atau membeli keperluan sekolah tanpa menggunakan uang tunai. Jumlah dana yang diterima masyarakat pun utuh dan penyaluran transparan.

Beberapa badan usaha milik negara dan milik daerah seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Jasa Marga, dan PT Transportasi Jakarta juga sudah mengaplikasi penggunaan non tunai dalam pelayanannya, seperti dalam pembelian tiket kereta api, tol, dan bus.

BI sendiri sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, sejak program GNNT ini dicanangkan gencar melakukan sosialisasi. Salah satunya seperti yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), 17 November 2016 lalu. Menggandeng NET. Mediatama Televisi menggelar Bank Indonesia Goes To Campus Bersama NET. Melalui kegiatan ini BI mengajak mahasiswa menggunakan instrumen non tunai khususnya kartu uang elektronik (electronic money; e-money).

E-money menurut Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009 adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
  • Nilai uang disipan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
  • Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
  • Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Tiga narasumber dihadirkan dalam Scale Up Dengan e-Commerce Talkshow, yaitu Farida Perangin-angin (Direktur Departemen Kebijakan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia), Dyah Permata Widyastuti (Vice President BNI), dan Jodi W. Kusumo (Internet Marketing Manager E-Commerce Asia). Di samping bincang-bincang tentang GNNT, acara ini diisi juga dengan Blogging Workshop yang menghadirkan Iskandar Zulkarnaen (Content & Community Asst. Manager Kompasiana) sebagai narasumber dan NET. Citizen Journalist Workshop dengan Thomas Herda (Senior Producer NET Citizen Journalist) sebagai narasumber.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jumlah pengguna internet yang besar adalah peluang untuk mensukseskan GNNT. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) berdasarkan survei yang mereka lakukan sepanjang 2016 mengungkapkan, dari 256,2 juta penduduk Indonesia, sebanyak 132,7 juta jiwa telah terhubung ke internet.

Dari jumlah tersebut, 49 % berusia 18-25 tahun atau usia mahasiswa dan profesional muda. Mereka akrab dengan transaksi on-line baik barang maupun jasa melalui berbagai aplikasi. Sayangnya, sebut Dyah Permata Widyastuti, transaksi on-line masih lebih banyak dilakukan dengan uang tunai.

Padahal, menurut Jodi W. Kusumo, transaksi non tunai merangsang pertumbuhan e-commerce. Apalagi industri perbankan nasional baik yang tergabung dalam Himbara maupun swasta sudah menyediakan fasilitas internet banking, mobile banking, sms banking, dan e-money untuk memudahkan akses transaksi non tunai. Merujuk pada populasi penduduk, proyeksi nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai 130 miliar dolar AS per tahun. Ini artinya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sosialisasi GNNT terhadap mahasiswa dilakukan bukan tanpa alasan. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan menjadi pelaku utama GNNT dan ikut mensosialisasikan kepada keluarga dan komunitas masing-masing. Non tunai sebagai gerakan nasional tak hanya memberi kemudahan, rasa aman, dan efisiensi bagi pengguna, tapi juga berdampak luas.

Di samping mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat e-commerce, non tunai juga menekan pertumbuhan pencetakan uang kartal, mencegah praktik korupsi massal seperti tukang-menukang kuitansi, mencegah kebocoran pendapatan daerah dan negara, mencegah peredaran uang palsu, serta menekan laju inflasi.

Demi keberhasilan program GNNT, Pemerintah dan BI juga tak cukup melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah dan BI harus menjamin keamanan transaksi, memastikan jangkauan internet dan pelayanan perbankan hingga ke seluruh pelosok Nusantara, memotivasi UKM memasuki dunia e-commerce, serta mendorong gerai-gerai ritel menyediakan fasilitas transaksi non tunai. Semangat gotong royong semua pihak menentukan berhasil tidaknya program ini. (*)


FACEBOOK | TWITTER

referensi

Gerakan Nasional Non Tunai BI - NET