Sigit Budi
Sigit Budi wiraswasta

Ordinary father of 3 kids, kopi "addict"

Selanjutnya

Tutup

Media Pilihan

Belajar dari Tiongkok, Peluang Bisnis di Balik Pemblokiran

17 Juli 2017   11:09 Diperbarui: 17 Juli 2017   11:11 601 0 0
Belajar dari Tiongkok, Peluang Bisnis di Balik Pemblokiran
telegram-web-596c384734aec0077c1306f2.jpg

Pemblokiran aplikasi messenger Telegram menimbulkan polemik, menangapinya Presiden Joko Widodo menyatakan masih ada aplikasi lain yang bisa digunakan. Sebenarnya tidak ada persoalan signifikanterhadap pemblokiran Telegram, toh yang diblok Telegram berbasis web, di ponsel Android masih bisa digunakan untuk komunikasi. Selain itu kebijakan ini juga tidak mempengaruhi ekonomi nasional kita.

Pernyataan Jokowi :

Sehingga langkah pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain. "Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak," ucap Presiden dengan tegas. Presiden juga menjelaskan masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. "Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," ucap Presiden. Makassartoday.com

Entah para pengritik pemblokiran ini pernah piknik ke negara lainnya atau tidak, dalam hal ini melihat kebijakan negara lain terhadap aplikasi -- aplikasi Android dan media sosial. Sampai hari ini contohnya pemerintah Tiongkok Daratan masih memblokir Facebook, Twitter, dan Google dengan alasan keamanan dalam negeri.

Untuk itu pemerintah Tiongkok mendorong pengembang aplikasi lokal mengembangkan aplikasi serupa untuk warga Tiongkok sendiri, akhirnya berbuah manis. Tiongkok memiliki aplikasi media sosial, browser sendiri yang mampu menyamai aplikasi-aplikasi negeri Kafir (sesama kafir saja saling mengharamkan).

Pasti pengguna internet tidak asing dengan UC Browser (aplikasi browser), Baidu (mesin pencari ), QQ messenger, Weibo(microblogging seperti Twitter) adalah raksasa -- raksasa aplikasi dari Tiongkok yang membuat kreator aplikasi negeri "kafir" iri.

Dibalik sikap ketat pemerintah Tiongkok terhadap aplikasi asing, sisi lain kreator aplikasi dalam negeri di dorong untuk membuat aplikasi serupa untuk pasar dalam negeri. Hasilnya sungguh luar biasa, putaran pendapatan iklan di e-commerce tidak lari ke platform luar tapi kembali ke dalam negeri.

Kebijakan pemerintah memblokir Telegram sebenarnya adalah peluang  dan tantangan pengembang aplikasi (developer) dalam negeri untuk bangkit membuat platform messenger khas Indonesia. Pasar domestik sangat luas, pengguna hanphonedi Indonesia mencapai 200 juta, dan pasar e-commerce nasional tumbuh secara signifikan tiap tahun.

Platform di Tiongkok bisa tumbuh besar dengan pengguna membengkak berasal dari pengguna dalam negeri karena proteksi terhadap platform luar negeri.  Penduduk Tiongkok mencapai 1 milyar jiwa adalah pasar potensial yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Transaksi e-commerce perusahaan -- perusahaan Tiongkok mencapai trilyunan rupiah per tahun untuk satu perusahaan.

Perusahaan e-commerce nasional belum ada yang mencapai omzet  sebesar itu. Meski tidak menggunakan platform media sosial dan messenger luar, bisnis online di Tiongkok bisa membesar, bandingkan dengan bisnis online di Indonesia yang di - supportoleh banyak platform asing ?

Populasi Tiongkok, India, Indonesia menjadi sasaran bisnis platform -- platform dari negeri kafir, tak heran bila platform Facebook, Google, Twitter bela-belain membuat konten lokal untuk menarik pengguna lokal. Tiga besar platform media sosial tersebut tidak mendapatkan akses di Tiongkok Daratan, warga Tiongkokpun lebih menyukai platform lokal karena ada kedekatan emosional (intimacy) budaya dan bahasa. Indonesia pun berpeluang memiliki raksasa -- raksasa platform media sosial dan messenger asal tidak nyinyir dengan produk dalam negeri dan pro produk asing.

Apa yang perlu dipersoalkan dari pemblokiran Telegram ? Toh tidak berarti banyak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, justru bisa dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya industri kreatif di bidang IT. Pola pikir bahwa pemblokiran adalah sebuah pemberangusan kebebasan berkomunikasi dan berpendapat tidaklah masuk akal.

Negara sebesar Indonesia perlu pemerintah yang kuat dan mampu melindungi kepentingan nasional, bukan melayani perusahaan,organisasi transnasional tapi melayani kepentingan rakyat. Inilah yang dilakukan pemerintah Jokowi untuk menangkis serangan  proxy war  organisasi keagamaan radikal. Apa salahnya ?

"Karena memang tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, tetapi ribuan (saluran percakapan) yang ada di Telegram. Dan, hal itu mengganggu keamanan negara dan masyarakat," ujar Jokowi menegaskan. Tempo.co

Apakah  penentang pemblokiran Telegram Web apakah penyokong pembuat aplikasi dari negeri Kafir ?  Dimana nasionalisme para penentang tersebut ? Momentum pemblokiran Telegram entah apa alasannya adalah momentum industri kreatif bidang IT berlomba -- lomba membuat platform lokal berbasis messenger aman dan nyaman sebagai pengganti Telegram. Siapkah kita ?