Sudah menjadi rahasia umum, sekolah -- sekolah negeri favorit selalu diserbu oleh calon siswa baru pada setiap tahun ajaran baru. Fenomona ini kelihatan menggembirakan, artinya kualitas sekolah negeri tak kalah dengan sekolah swasta berstandar internasional  yang saat ini bertebaran di setiap daerah. Namun pada sisi lain juga menampakan ketidakadilan bagi sekolah swasta non-favorit yang biasanya menerima calon siswa buangan dari sekolah -- sekolah favorit.
Ada persoalan mendasar dalam sistim pendidikan kita dimana akses pendidikan untuk sekolah -- sekolah itu  hanya dinikmati oleh siswa -- siswa pandai dan dari keluarga mampu. Umum diketahui siswa -- siswa dengan nilai Ujian Nasional (UN) tinggi yang diterima di sekolah negeri favorit memang sudah dipersiapkan oleh orang tua lewat sejumlah pelatihan dan bimbingan belajar agar anak bisa meraih prestasi akademik dan siswa pandai.
Tak mengherankan  kualitas lulusan dari sekolah favorit lebih bagus, karena  input siswa di sekolah favorit tersebut  siswa -- siswa dengan nilai prestasi tinggi. Lalu bagaimana dengan siswa tidak mampu atau  siswa dengan nilai UN rendah, juga calon siswa -- siswa dengan domisili di sekitar sekolah -- sekolah negeri favorit ?Â
Calon siswa tidak mampu namun berprestasi menurut peraturan jelas dijamin oleh peraturan pemerintah dapat menikmati akses pendidikan setara dengan calon siswa lain, bahkan secara tersurat aturan ini mengamanatkan dalam pasal 53 PP No. 66 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
(1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
PP ini bersifat inklusif, sekolah - sekolah negeri wajib menampung semua calon siswa dari berbagai latar belakang , secara khusus pasal 53a mengatur komposisi prosentasi siswa tidak mampu dengan batas minimal 20% dari keseluruhan siswa satu sekolah negeri.
Satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintahatau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
Bukan rahasia lagi, biaya pendidikan di sekolah negeri lebih murah dibandingkan sekolah swasta, karena sesuai peraturan anggaran pemerintah wajib mengalokasikan dana dari APBN dan APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan. Menurut PP No. 66 2010 Pasal 1 bahwa  tanggung jawab pendidikan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah (Pemda).Â
Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Dengan peraturan ini seharusnya tidak ada lagi ada anak - anak usia sekolah tidak bisa belajar di bangku sekolah seperti anak seusia, sayang masih banyak anak - anak usia sekolah belum dapat menikmati akses pendidikan yang memadai. Untuk mengelola persoalan ini Kemendikbub melakukan penyempurnaan rekruitmen calon siswa baru agar lebih merata lewat Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang zonasi sekolah. Tujuan dari beleid ini untuk memberikan keadilan dan pemerataan akses pendidikan yang diamatkan oleh PP No. 66 2010.
Kasta Sekolah dan Zonasi
