Apakah Kita Sudah Bertoleransi? Ini Jawabannya!

Siapa pun yang ditanyai seperti itu pasti menjawab "sudah", benarkah kita sudah bersikap toleran terhadap anggota atau kelompok di luar kelompok kita ? Tak mudah menjawabnya, pada dasarnya setiap orang sudah membawa preferensi yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya, agama dan komunitas dimana dia bernaung dalam penyikapan toleransi.  Topik toleransi menjadi agenda publik sejak menajamnya polarisasi masyarakat yang menurut banyak pengamat dipengaruhi oleh faktor politik.

Benarkah demikian bahwa kita sebenarnya bangsa yang memiliki toleransi tinggi di era demokrasi saat ini ?

Untuk menjawab secara tepat pertanyaan itu, perlu pendalaman akademis dan kebetulan bukan bidang saya, namun saya menemukan sebuah riset dari  Social Progress Index  di situs socialproggressimperative.org   pada  128 negara di dunia.  Riset ini cukup detil, menggunakan 50 indikator untuk mengukur tingkat toleransi sebuah negara dari berbagai aspek. Tadinya saya berharap negara kita masuk masuk 10 besar dalam capaian toleransi, ternyata saya kecewa, hasil pengukuran situs ini menempatkan Indonesia urutan ke-79 dari 128.

Kok bisa ? Setelah menelusuri berberbagai indikator yang dipakai, memang kita masih jauh dari harapan, pada indikator "toleransi dan inklusi (Tolerance & Inclusion) skor Indonesia dibawah 50, yakni 35,47 dengan rangking 117 dari 128 negara. Pada indikator ini terbagi atas 5 (lima) item, yakni : Tolerance of immigrans, Tolerance of homosexsual, Discrimination and violence against minorities, Religious tolerance, Community safety net. Dari 5 sub indikator ini ternyata skor untuk toleransi terhadap kepercayaan (Religious tolerance) di Indonesia sangat rendah, terbukti dari hasil riset ini hanya mendapat skor 2 (dua) dan menduduki rangking ke- 92 dari 128 negara.

Perhatikan kotak kanan bawah dari score board ini (sumber : socialproggressimperative.org)

Dari hasil riset ini setidaknya memberikan gambaran kepada saya, bahwa gesekan -- gesekan sosial yang bersumber dari agama belakangan ini bukan berasal dari politik, tapi sebenarnya adalah bagian modal sosial (social capital) negeri ini. Para politisi hanya  memanfaatkan rendahnya modal sosial ini untuk tujuan politik jangka pendek, ibaratnya dahan kering yang disulut api, jadi mudah sekali terbakar. Menariknya dari hasil riset ini, ternyata aspek akses pendidikan berkelanjutan (Acces to Advanced Education) kita juga rendah, yakni 37,6 dengan rangking 79 dari 128 negara.

Apakah tingkat akses pendidikan dan toleransi -- inklusi berkaitan ? Bila melihat kedekatan hasil skor dua indikator ini bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat sikap toleransi dan inklusi anggota masyarakat atau sebuah komunitas. R. Florida dalam bukunya  berjudul  The Rise The Creative Class  (2002) menyatakan ada 2 (dua) dimensi untuk mengukur tingkat toleransi sebuah  negara, yakni :

defines the level of tolerance in a country as consisting of two major dimensions; the degree to which a country values traditional beliefs over more modern or secular values and the degree to which a country values individual rights and self-expression. 

Sejauh manakah tingkat toleransi masyarakat kita  terhadap perbedaan keyakinan ? Fenomena aksi penyerangan dari satu kelompok  pemeluk agama terhadap pemeluk agama atau keyakinan lain yang banyak terjadi di negara ini menunjukkan rendahnya modal sosial pada komponen toleransi kita , sehingga tak salah dunia internasional menilai seperti itu. Saya tak menyebutkan kasus -- kasusnya, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, kasus seperti itu mudah ditelusuri di internet. Media mainstream mungkin tak menaikan di headline, tapi di timeline media sosial informasinya akan mudah ditemukan.

Saya sendiri mencurigai faktor pendidikan sebagai salah satu utama penyebab bercokolnya nilai -- nilai intoleran pada masyarakat kita. Secara umum, masyarakat kita mengenali perbedaan -- perbedaan identitas, keyakinan, namun tidak semua anggota masyarakat menerima perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan sosial. Menurut riset ini,  modal sosial pada aspek kesempatan sosial (opportunity) masih rendah, dan tidak bijak  bila dimanfaatkan secara serius oleh elit -- elit, kelompok dan kepentingan politik secara tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya rakyat dan anggota masyarakat secara tidak sadari menjadi korban dari pertarungan elit dan kepentingan politik besar.

Sudah saatnya setiap elemen masyarakat, masyarakat sipil (civil society) bahu -- membahu lebih keras lagi untuk meningkatkan modal sosial (social capital) lebih tinggi, karena bagaimanapun juga tingkat modal sosial akan berpengaruh juga pada tingkat kesejahteraan masyarakat (social prosperity). Perekonomian lokal atau  nasional tidak akan bertumbuh dengan baik bila kita selalu menaruh prasangka buruk terhadap pihak di luar kelompok atau komunitas kita. Tanpa kita sadari kita justru menutup sendiri peluang -- peluang ekonomi dan bisnis yang mungkin dibawa oleh pihak lain tersebut.