Sigit Budi
Sigit Budi wiraswasta

Opini -Review I sigitbud.com

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Tantangan Revolusi Industri 4.0, "Mismatch" Lulusan Pendidikan dan Kebutuhan

17 April 2018   08:45 Diperbarui: 17 April 2018   12:10 518 2 2
Tantangan Revolusi Industri 4.0, "Mismatch" Lulusan Pendidikan dan Kebutuhan
Menperin, Airlangga Hartarto memaparkan kesiapan Indonesia memasuki Revolusi Industri 4.0 (dok. fmb9)

Pemberlakuan palang otomotis di sejumlah gerbang tol di Jabotabek menggusur petugas jalan tol yang menjaga bilik tiket, bila ditelusuri ke belakang tak hanya satu petugas.

Sejumlah pekerjaan lainya juga tergusur, seperti pekerjaan menyiapkan tiket, uang kembalian, pengumpul hasil penjualan tiket, dan petugas bagian keuangan yang bertugas mencatat penjualan harian. Otomatisasi gerbang tol dan pembayaran tol lewat e-money secara ekonomi berdampak positif bagi perusahaan, tapi pada sisi lain membuat kekhawatiran banyak karyawan karena hilangnya pekerjaan yang biasanya mereka tangani.

Pada sisi lain, kehadiran platformbelanja online seperti Tokopedia, Bukalapak justru memberikan pekerjaan bagi mereka yang tadinya menganggur. Lewat platform ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan, entah sebagai penjual, pengantar barang (seperti ojek online), atau yang bekerja di perusahaan penyedia platform tersebut.

Setiap perubahan berdampak positif dan negatif,  seperti perubahan dari Revolusi Industri 3.0 ke 4.0 di abad millenium ini. Perubahan adalah sebuah keniscayaan sejak James Watt menginisiasi mesin uang, Thomas Alfa Edison dengan tehnologi listrik, dan penemuan Programmable Logic Controller (PLC) atau sistem otomatisasi berbasis komputer telah merubah tata cara hidup manusia. 

Menurut Prof Klaus Schwab, ekonom Jerman,  penulis buku "The Fourth Industrial Revolution", Revolusi Industri 4.0 berbasis tehnologi digital dan internet berdampak  lebih luas dan kompleks daripada tahapan revolusi sebelumnya. Bidang-bidang yang mengalami terobosoan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya, robot , kecerdasan buatan , teknologi nano, bioteknologi, dan teknologi komputer kuantum, blockchain (seperti bitcoin), teknologi berbasis internet, dan printer 3D.

Bagaimana kita menyikapi perubahan ini, pesimis atau optimis ? Dalam acara Diskusi Media (Dismed) Kemenkominfo, FMB 9 (16/04/2018), mengemuka sikap optimis dari pemerintah menghadapi perubahan ekonomi global sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0. Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu telah merilis peta jalan (roadmap) Revolusi Industri 4.0 untuk Indonesia kepada publik. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto pada Dismed tersebut mengemukakan penyiapan 5 industri yang jadi pendorong perkembangan Revolusi Industri 4.0. nasional.  

"Lima sektor industri adalah makanan dan minuman, kimia, tekstil, elektronik, dan otomotif,", ujarnya.

Menurut Menperin Airlangga Hartarto menegaskan bahwa untuk memasuki revolusi industri 4.0 punya modal pasar domestik yang besar dan memiliki universitas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Modal lainnya, Indonesia hingga tahun 2030 masih menikmati Bonus Demografi dimana tenaga kerja dengan usia produktif begitu besar.

"Maka pada saat itu Indonesia harus memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini jadi momentum yang tidak bisa kita sia-siakan," tukas Menperin Airlangga Hartarto lagi.

Tak dipungkiri juga, ekonomi nasional masih berbasis revolusi industri 3.0 yang mengandalkan komoditas untuk mencetak laba. Seperti pada komposisi ekspor Indonesia homogen dan masih didominasi oleh hasil alam. Keragaman dan kompleksitas ekspor Indonesia tetap harus ditingkatkan untuk bisa bersaing di dunia internasional.

"Tantangannya, Indonesia perlu penguatan informasi dan komunikasi teknologi. Perkembangan teknologi demikian cepat, beriringan dengan percepatan ekonomi. Indonesia harus mempu mengejar. Sehingga bisa memberikan peluang ekonomi yang besar, untuk saat ini dan yang akan datang," papar Leonard, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Lapangan Kerja dan Revolusi Industri 4.0

Menurut Menperin, perbedaan antara revolusi industri 3.0 dan revolusi industri 4.0 adalah dimana revolusi industriketiga didorong oleh laba. sedangkan untuk revolusi industri keempat lebih didorong oleh harga dan biaya.

Dampak langsung revolusi industri 4.0 adalah hilangnya lapangan kerja dari era revolusi sebelumnya dan munculnya pekerjaan baru. Pada tahap transisi ini tak bisa dipungkiri kegelisahan massal dari para pencari kerja dan pekerja yang pekerjaannya akan digantikan oleh robot. Konon, instalasi satu perangkat robotik mampu menggantikan pekerjaan beberapa orang sekaligus. Bila yang sudah bekerja terancam tidak bekerja, bagaimana peluang calon pencari kerja ? Padahal bonus demografi Indonesia menciptakan angkatan kerja produkif dengan jumlah besar. Apakah akan terjadi ledakan pengangguran nasional ?

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono, setiap revolusi industri pasti akan menggerus sejumlah pekerjaan, namun revolusi industri juga memunculkan pekerjaan baru.

"Orang yang bisa beradaptasi yang mampu bersaing dalam setiap perubahan era industri," imbuh Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker. Sebagai contoh ke depan produk mobil listrik akan menjadi andalan di pasar otomotif, maka desain pendidikan mulai tingkat SMK dan perguruan tinggi harus menuju ke sana.

Saat ini, menurut Bambang Satrio Lelono, dalam menyikapi industri 4.0 maka dibutuhkan pemetaan jabatan-jabatan pekerjaan baru. Seperti misalnya transformasi dari industri otomotif berbahan bakar BBM ke kendaraan listrik. Pihaknya saat ini sudah mengidentifikasi kompetensi tenaga kerja baru terhadap jabatan-jabatan yang cocok di era disrupsi digital.

"Kuncinya adalah diperlukan strategi bersama transformasi industri, pemetaan jabatan-jabatan baru dan pemenuhan skill yang sesuai dengan kebutuhan industri," jelas Bambang.

Melansir dari data Kemenaker, total angkatan kerja (usia produktif) mencapai 192 juta orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 128 juta angkatan kerja, 64 juta bukan angkatan kerja produktif (ibu rumah tangga dan lain-lain). Dari angkatan kerja sebesar 121 juta orang, sebanyak 7,04 juta orang adalah penganggur terbuka. Sementara dalam pasar kerja jumlah pekerja paruh waktu atau setengah menganggur sangat besar sekitar 51 juta orang.

Sebanyak 60% berpendidikan SMP ke bawah, sebanyak 27% pendidikan SMA sederajat, dan 12% lulusan perguruan tinggi. Dari komposisi ini angkatan kerja nasional 88% didominasi operator dan hanya 12% memiliki kemampuan perekayasa (engineer). Dari data Kemenaker ini, justru pendidikan menengah ke atas yang banyak menganggur. Hal ini yang harus diantisipasi sejak di pendidikan menengah dan tinggi.

Kondisi demikian, Bambang menerangkan, jelas merupakan mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri atau under qualified di pasar kerja. Mereka akhirnya masuk ke Balai Latihan Kerja (BLK). Ini soal angkatan kerja baru. Lalu bagaimana dengan angkatan kerja yang existing? Karena angkatan kerja dengan kemampuan SMP amat rentan tergerus dampak dari teknologi industri versi 4.0.

*disarikan dari : Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Indonesia Siap Menuju Industri 4.0" yang digelar di Ruang Serba Guna, Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (16/04/2018)