Ya, memang sih, meskipun sudah dengan jelas disebutkan warga negara punya hak politik, seiring waktu dalam perkembangannya memang ada hal yang mengatur pencabutan soal pencabutan hak politik warganegara.
Seperti yang termaktub dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "ada sejumlah hak-hak tertentu yang bisa dicabut negara ketika individu secara kuat telah melanggar hukum, salah satunya adalah hak memilih dan dipilih".
Nah, artinya di sini, memang bisa saja eks HTI-FPI dicabut hak politiknya, tapi dengan catatan terjadi pelanggaran hukum dan ada proses pengadilan yang sah yang menyatakan hak politiknya dicabut.
Sehingga amatlah jelas di sini tersirat, selama eks HTI-FPI tidak melakukan pelanggaran hukum, tidak ada proses pengadilan yang menyatakan hak politik dicabut, maka mereka tidak bisa dicabut hak politiknya.
Oleh karenanya, dalam hal ini, baik itu DPR RI maupun Pemerintah haruslah hati-hati, jangan terlalu tergesa-gesa dan gegabah mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang tentang pencabutan hak politik eks HTI-FPI dalam RUU Pemilu tersebut.
Ini karena, hal ini sangatlah sensitif dan cukup berbahaya, bahkan dapat berdampak pada citra pemerintahan dan secara umumnya citra negara, kalau tidak dipertimbangkan dengan matang dan ekstra hati hati dalam memutuskan pencabutan hak politik eks HTI-FPI tersebut.
Sebab, kalau akhirnya benar terjadi akhirnya eks HTI-FPI dicabut hak politiknya tanpa pertimbangan yang matang dan dasar hukum yang jelas dan putusan pengadilan yang sah, bisa sangat berbahaya.
Maka bisa saja akan terjadi keributan atau bahkan kerusuhan, karena dalam hal ini, Pemerintah dan DPR dianggap semena-mena membunuh hak politik warga negara dengan begitu saja tanpa ada dasar hukum dan proses peradilan yang sah.
Jadi sekali lagi, Pemerintah dan DPR RI haruslah sangat berhati-hati dan jangan gegabah soal pencabutan hak politik eks HTI-FPI dalam RUU Pemilu tersebut, jangan sampai melanggar HAM dan inkonstitusi.
*****
Hak politik warganegara Indonesia merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam negara demokrasi seperti Indonesia, dan soal hak politik ini sudah tertuang jelas dalam UUD 1945.
